TNI Buka Suara Soal Protes Keterlibatan Prajurit Bantu Polri Tangani Begal: Mungkin Belum Pernah Jadi Korban

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menanggapi kritik publik terkait keterlibatan prajurit TNI dalam membantu aparat kepolisian menangani aksi kriminalitas jalanan, termasuk kasus begal.

Nas menduga, sebagian pihak yang memprotes keterlibatan TNI dalam penanganan kejahatan jalanan belum pernah menjadi korban langsung tindak kriminal tersebut.

"Apakah mungkin mereka yang protes ini enggak pernah jadi korban ya?" kata Nas di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Wamenkum Jelaskan Alasan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di Luar Polri

Ia menambahkan, persepsi masyarakat terhadap penanganan begal akan berbeda jika mereka pernah mengalami langsung menjadi korban.

Menurut dia, penolakan terhadap keterlibatan TNI dalam kasus tersebut kerap berubah ketika masyarakat menghadapi situasi darurat keamanan.

"Begitu ada yang protes, lalu besok anaknya jadi korban begal dan kita biarkan, pasti protes lagi, salah lagi," ujar Nas.

Nas menyebut, TNI tidak mengambil alih tugas kepolisian dalam penegakan hukum, melainkan terlibat dalam kerangka operasi perbantuan yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas permintaan Polri.

Menurut dia, kehadiran prajurit TNI di lapangan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan rasa aman, terutama di wilayah yang rawan kejahatan jalanan.

"Kalau di depan mata terjadi aksi begal, saya TNI dan tidak boleh menangani lalu saya biarkan, itu bisa masuk pembiaran," kata dia.

Ia menegaskan, setiap tindakan prajurit tetap berada dalam koridor hukum dan mekanisme yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat kepolisian.

Nas juga menilai, pertimbangan utama dalam pelibatan TNI adalah aspek keamanan masyarakat.

Selama tidak bertentangan dengan aturan, TNI akan tetap mendukung upaya menjaga ketertiban umum.

Ia menambahkan, Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

"Kalau orang sudah berpikir seperti itu, artinya ketenangan dan kenyamanan di masyarakat berkurang," ujarnya.

Sebelumnya, TNI ikut dilibatkan dalam patroli bersama kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam rangka penanganan aksi begal dan peningkatan keamanan publik.

TNI juga menurunkan personel dari berbagai satuan, termasuk Koramil, Kodim, hingga batalion tempur, untuk mendukung patroli gabungan dengan Polri.

Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, mengatakan keterlibatan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan keamanan wilayah melalui rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan di berbagai daerah, yang disebut turut berperan dalam patroli dan penguatan sistem keamanan lingkungan.*

(km/ad)

Wamenkum Jelaskan Alasan Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di Luar Polri

Seluruh Pleidoi Nadiem Makarim Ditolak, JPU: Memutarbalikkan Fakta

Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Batas Usia Pensiun Polri Naik, Kapolri: Semuanya Sudah Diatur

RUU Polri Jadi UU, Wamenkum Ungkap Alasan Pembahasan Berlangsung Cepat

Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun