JAKARTA - Aktivis Islah Bahrawi menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Rabu (10/6/2026), terkait laporan dugaan penghasutan yang menyeret namanya.
Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan yang dianggap mengandung ajakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kuasa hukum Islah, Tegar Putuhena, mengatakan kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang dilayangkan sejumlah pihak.Baca Juga:
"Hari ini Cak Islah dan tim penasihat hukum datang memenuhi undangan Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan penghasutan, Pasal 246 KUHP," kata Tegar kepada wartawan.
Menurut Tegar, pihak pelapor tidak diketahui secara rinci, namun laporan tersebut telah resmi masuk dan diproses oleh kepolisian.
Sementara itu, Islah Bahrawi membantah tuduhan bahwa dirinya mengajak melakukan penggulingan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk kritik terhadap kondisi sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.
Islah Bahrawi menyebut tidak ada niat untuk menghasut ataupun mendorong tindakan kekerasan dalam pernyataannya.
"Ini adalah upaya kami mengamplifikasi suara-suara yang ada di masyarakat. Tidak ada niat menghasut apa pun," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kecintaan terhadap negara, bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
"Tujuannya adalah cinta negara ini. Karena itu kami terus mengkritisi kebijakan yang kami anggap merugikan rakyat," kata dia.
Laporan terhadap Islah tercatat dalam LP/B/2428/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 April 2026.
Dalam laporan yang sama, nama akademisi Saiful Mujani juga turut disebut sebagai terlapor.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan perkara masih dalam proses penyelidikan.
Laporan itu mengacu pada Pasal 246 KUHP tentang penghasutan, yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang di muka umum mengajak atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa dengan kekerasan.
Hingga kini, kepolisian masih mendalami isi laporan serta keterangan dari pihak-pihak terkait.*
(d/ad)
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLOK Kepolisian Resor (Polres) Arosuka menemukan indikasi alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai yang diduga berkaitan dengan banjir
PERISTIWA
PANGKALPINANG Humas Bea Cukai Pangkalpinang akhirnya memberikan respons atas konfirmasi wartawan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa p
NASIONAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mengajak siswa TK/SD Pertiwi Medan membangun kebiasaan
NASIONAL
MEDAN Fenomena hujan es terjadi di kawasan Medan Johor dan sekitarnya, Sumatera Utara, pada Rabu sore, 23 September 2026. Hujan yang tur
PERISTIWA
OlehMuhammad IkmalRABU (23/9/2026), Kementerian Keuangan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Presiden tentang pengalihan pembin
OPINI
