Vonis Banding Nadiem Makarim Dipangkas Jadi 9 Tahun, Uang Pengganti Turun Jadi Rp548 Miliar

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Dalam putusan banding yang dibacakan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis, 24 September 2026, hukuman penjara Nadiem dikurangi dari 10 tahun menjadi 9 tahun.

Hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Nadiem dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Korupsi Tata Kelola Nikel: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp4,15 Miliar

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain pidana penjara, Nadiem tetap dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar.

Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

Dalam putusan banding, majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat telah mempertimbangkan perkara tersebut secara tepat, baik dalam menilai alat bukti maupun menerapkan hukum.

"Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo secara tepat, baik dalam penilaian terhadap pembuktian dan penerapan hukum," ujar hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim banding juga menyatakan kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut mencapai Rp1,5 triliun.

Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.

Selain mengurangi hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.

Uang pengganti yang sebelumnya ditetapkan sebesar sekitar Rp809 miliar dikurangi menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,7 miliar.

Korupsi Tata Kelola Nikel: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp4,15 Miliar

Kurir Bawa 20 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati di PN Medan, Akui Empat Kali Antar Narkoba

Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Executive Chairman Tempo Scan Group ke Oknum Imigrasi

Usut Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang PT PMM 2018-2026, Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Komisaris

IMC Ingatkan DPR: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menindas Warga

Trump di PBB: Semua Negara Anggota ICC Harus Segera Mengundurkan Diri!