No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

Mahfud juga mengaku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak diakomodasi dalam beleid baru tersebut. Ia menyebut sejak awal tidak terlalu optimistis rekomendasi itu akan diadopsi pemerintah maupun DPR.

"Saya sejak awal tidak terlalu berharap, karena saya melihat pemerintah juga setengah hati saja," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan keterlibatannya dalam tim reformasi tetap bertujuan untuk memberikan masukan kepada publik mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

"Saya kan tugas saya itu menyuarakan, bicara sesuai dengan apa yang saya katakan," kata mantan Menko Polhukam itu.

Mahfud menegaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi, termasuk Polri.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh subsistem hukum.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap cara kerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi bergantung pada tekanan publik di media sosial.

"Reformasi hukum itu harus menyeluruh, bukan parsial," ujarnya.*

(km/ad)

Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Bukan di DPR RI atau Istana, Mengapa Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI?

Mendag Tegaskan HET MinyaKita Tak Naik, Tetap Rp15.700 per Liter

PHI dan Pemkab Tabalong Gelar Pelatihan Kepemimpinan ASN, Dorong Pola Transformasional Hadapi Tantangan Birokrasi

Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Sejatinya adalah Penjual Harapan

Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh