No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

JAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menyoroti fenomena "no viral no justice" yang dinilainya masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk di lingkungan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Mahfud mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan suatu perkara kerap baru berjalan ketika mendapat sorotan publik di media sosial.

"Ya kemungkinan besar, apalagi lingkungan penegakan hukumnya. Ini lingkungan subsistem hukum itu memang bukan hanya Polri, ya no viral no justice, semuanya. Ya kejaksaan, ya pengadilan sama-sama begitu," kata Mahfud di Palmerah, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Istilah no viral no justice merujuk pada kondisi ketika suatu kasus baru diproses serius setelah viral di internet.

Sebaliknya, kasus yang tidak mendapat perhatian publik kerap berjalan lambat atau bahkan tidak tersentuh.

Menurut Mahfud, situasi ini menjadi tantangan serius dalam reformasi sistem hukum nasional.

Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mencari solusi agar aparat penegak hukum dapat bekerja tanpa bergantung pada tekanan viral di ruang digital.

"Sehingga mari kita sadari ini lalu kita cari keluar bersama-sama. Gimana jalan keluarnya? Entahlah, saya enggak tahu. Presiden yang tahu itu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyoroti proses pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang baru disahkan DPR dan pemerintah pada 9 Juni 2026.

Ia menilai proses pembentukan aturan tersebut berlangsung cepat dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation).

"Prosedurnya sangat konservatif. Kita tidak tahu kapan meaningful participation dari masyarakat diambil, itu tiba-tiba disahkan," kata Mahfud.

Revisi UU Polri itu memuat sejumlah perubahan, di antaranya pengaturan usia pensiun anggota kepolisian, peluang polisi aktif menduduki jabatan sipil, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Mahfud juga mengaku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak diakomodasi dalam beleid baru tersebut. Ia menyebut sejak awal tidak terlalu optimistis rekomendasi itu akan diadopsi pemerintah maupun DPR.

"Saya sejak awal tidak terlalu berharap, karena saya melihat pemerintah juga setengah hati saja," ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan keterlibatannya dalam tim reformasi tetap bertujuan untuk memberikan masukan kepada publik mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

"Saya kan tugas saya itu menyuarakan, bicara sesuai dengan apa yang saya katakan," kata mantan Menko Polhukam itu.

Mahfud menegaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi, termasuk Polri.

Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh subsistem hukum.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap cara kerja lembaga penegak hukum agar tidak lagi bergantung pada tekanan publik di media sosial.

"Reformasi hukum itu harus menyeluruh, bukan parsial," ujarnya.*

(km/ad)

Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir

Bukan di DPR RI atau Istana, Mengapa Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI?

Mendag Tegaskan HET MinyaKita Tak Naik, Tetap Rp15.700 per Liter

PHI dan Pemkab Tabalong Gelar Pelatihan Kepemimpinan ASN, Dorong Pola Transformasional Hadapi Tantangan Birokrasi

Wamendagri Bima Arya: Pemimpin Sejatinya adalah Penjual Harapan

Pemprov Sumut Gelar Undian Gebyar Pajak 2026, Wajib Pajak Taat Berpeluang Dapat Hadiah Mobil hingga Umroh