Eks Pejabat Pajak Ingin Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Alasannya
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
MEDAN – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara, Muhammad Faisal Hasrimy, hadir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (26/6/2026).
Ia awalnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat, namun sidang ditunda karena keterbatasan waktu pemeriksaan.
Sidang kemudian dijadwalkan ulang pada 29 Juni 2026.Baca Juga:
Dari pantauan di PN Medan, Faisal terlihat berada di sekitar ruang sidang Cakra Utama. Ia mengenakan kemeja berwarna silver, celana hitam, serta masker hitam.
"Hari ini dipanggil sebagai saksi (kasus korupsi smartboard Langkat), tetapi nggak jadi karena antrian," ucap Faisal.
Saat ditanya mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya, Faisal menyebut masih menunggu pemanggilan ulang dari pengadilan.
"Masih menunggu untuk (sidang Senin 29/6/2026). Kita iya akan (hadir) tetap taat dan patuh," ucap Faisal tergesa-gesa.
Terkait namanya yang kerap muncul dalam persidangan, Faisal enggan memberikan penjelasan lebih jauh.
"(Terkait tudingan) berdasarkan fakta persidangan saja," tegasnya.
Sebelumnya, sidang perkara dugaan korupsi smartboard dengan agenda pemeriksaan saksi digelar di ruang Cakra Utama PN Medan sejak pagi hingga sore.
Setelah sejumlah saksi diperiksa, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga Senin (29/6/2026).
Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, didakwa melakukan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif dengan nilai proyek mencapai Rp 29,5 miliar.
Selain Saiful, dua terdakwa lainnya yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD Disdik Langkat, Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.
Jaksa menyebut para terdakwa diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.
Total anggaran proyek smartboard di Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024 mencapai Rp 49,916 miliar, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 29,588 miliar.
Dalam dakwaan, jaksa menjerat para terdakwa dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta KUHP.
Faisal Hasrimy sendiri pada saat kejadian menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat periode 2024–2025.
Namanya beberapa kali muncul dalam persidangan, di mana sejumlah saksi menyebut adanya arahan terkait pengadaan smartboard tersebut.* (d/ad)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNIPolri. Infrastruktur tersebut
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peri
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat m
POLITIK
JAKARTA Honor Robot Phone akhirnya resmi meluncur di China setelah sebelumnya diperkenalkan dalam ajang Mobile World Congress (MWC) pada
SAINS DAN TEKNOLOGI
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bupati Batu Bara
KESEHATAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif pada awal perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026. IHSG sempat berada di zona
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah membuka perdagangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, dengan pelemahan tipis. Rupiah turun 0,02 persen ke level Rp
EKONOMI
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, akan mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pemadaman
PERISTIWA