Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

Menanggapi anggapan bahwa kejaksaan mengkriminalisasi kebijakan pemerintah, Corneles membantah tudingan tersebut.

Ia menegaskan seluruh proses penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan analisis hukum.

"Kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa," tegasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode anggaran 2019–2022.

Hakim menyebut terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun.

Selain itu, Nadiem juga dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.

Selain pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Jika tidak dibayarkan, harta benda milik Nadiem akan disita dan dilelang. Apabila nilai aset yang disita tidak mencukupi, sisa kewajiban tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.* (vo/ad)

Disebut Dapat Untung dari Proyek Chromebook Nadiem Makarim, Google Akhirnya Buka Suara

Prabowo: Tak Boleh Ada Kriminalisasi, Tak Ada yang Kebal Hukum!

Kasus Nadiem Makarim dan Ujian bagi Negara Hukum

Puan Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Minta Pelaku Dijerat Hukum

Terdakwa Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Minta Dibebaskan, Bambang Ghiri Klaim Jadi Korban Kriminalisasi

Eks Pj Wali Kota Tebing Tinggi Disebut di Sidang Korupsi Smartboard Rp14,4 M, Hakim Minta JPU Hadirkan Moettaqien