JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah uang yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid melalui ajudan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai. Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih membutuhkan keterangan dari ajudan Pangdam guna memperjelas rangkaian perkara yang tengah ditangani.
"Dugaannya seperti itu. Nanti diikuti saja persidangannya ya," kata Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/7/2026).Baca Juga:
Menurut Taufik, penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ajudan Pangdam sebagai saksi pada Kamis (2/7/2026). Namun, pemeriksaan tersebut belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan berhalangan hadir.
"KPK butuh penegasan keterangan ajudan Pangdam," ujarnya.
Ia menjelaskan, ajudan Pangdam tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran memiliki agenda kedinasan lain. Meski demikian, KPK memastikan pemeriksaan akan kembali dijadwalkan dalam waktu mendatang.
"Karena ada kegiatan lain, ajudan Pangdam saat itu tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang oleh tim penyidik," jelasnya.
KPK berharap saksi tersebut dapat memenuhi panggilan berikutnya karena keterangannya dinilai penting untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marjani (MJN), yang merupakan ajudan Abdul Wahid.
"Iya, betul, keterangannya dibutuhkan untuk berkas perkara tersangka MJN selaku ajudan Gubernur yang saat ini sedang ditahan oleh penyidik untuk penyelesaiannya, dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan," kata Taufik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, Abdul Wahid bersama delapan orang lainnya diamankan.
Sehari kemudian, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada KPK. Selanjutnya, pada 5 November 2025, KPK menetapkan Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
Perkembangan penyidikan berlanjut pada 9 Maret 2026, saat KPK menetapkan Marjani, yang merupakan ajudan Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Hingga kini, penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan keterangan saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.* (an/dh)
JAKARTA Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani menyoroti semakin luasnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai se
NASIONAL
MEXICO CITY Timnas Inggris memastikan tiket ke babak perempatfinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko dengan skor dramatis 32
OLAHRAGA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami kenaikan pada awal pekan, Senin (6/7/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi H
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni baru menyampaikan laporan penolakan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Senin (6/7/2026). Mata uang Garuda tercat
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan Senin (6/7/2026) terpantau tidak mengalami perubahan dibandingkan
EKONOMI
JAKARTA Salat merupakan ibadah wajib yang menjadi sarana seorang muslim untuk bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena i
AGAMA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan awal pekan dengan bergerak di zona hijau pada Senin (6/7/2026). Hingga p
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan bahwa mekanisme pengembalian gratifikasi oleh penyelenggara negara harus d
POLITIK
JAKARTA Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk meminta penjelasan terkait kasus dugaan k
NASIONAL
