Raja Juli Ungkap Kronologi Pengembalian Amplop Bupati Kuansing, Tegaskan Tolak Gratifikasi

JAKARTA– Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya terhadap prinsip integritas dengan mengembalikan amplop yang diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, saat audiensi resmi di Kementerian Kehutanan. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk suap maupun gratifikasi.

Audiensi antara Raja Juli Antoni dan Bupati Kuansing berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 setelah adanya surat permohonan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Usai menerima amplop tersebut, Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan barang tersebut karena merasa tidak memiliki hak untuk menerimanya.

Baca Juga:

• PDIP Serang Balik PSI, Deddy Sitorus: Rakyat Sudah Bosan Gimmick Politik

Pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi. Proses pengembalian disebut telah didokumentasikan dan disertai tanda terima bermaterai.

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap dugaan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan di Kuantan Singingi.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution juga memberikan apresiasi terhadap sikap Raja Juli Antoni yang memilih mengembalikan amplop tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas.

"Kami sangat mengapresiasi sikap ksatria Menteri Raja Juli Antoni yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," ujar Abdul Razak dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai narasi yang mengaitkan Menteri Kehutanan dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Menurutnya, Raja Juli telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi pengembalian amplop tersebut.

Abdul Razak menilai tindakan Raja Juli menunjukkan sikap tegas dalam menjaga etika sebagai pejabat negara. Ia menegaskan bahwa Menhut bukan pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, melainkan pihak yang sejak awal menolak pemberian tersebut.

Menurutnya, kejujuran dan ketegasan pejabat negara seharusnya mendapat dukungan agar menjadi contoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri kepada KPK setelah dilakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Kasus tersebut hingga kini masih dalam proses penyidikan oleh KPK, sementara berbagai pihak mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional.* (oz/dh)

PDIP Serang Balik PSI, Deddy Sitorus: Rakyat Sudah Bosan Gimmick Politik

DPR Soroti Tingginya Biaya Politik Usai Dua Bupati Pengganti Terjerat OTT KPK

Langkat dan Bayang-Bayang Korupsi: Dua Bupati Berturut-turut Terjerat KPK

Usai Ondim Ditahan KPK, NasDem Minta Pemkab Langkat Tetap Lanjutkan Proyek Perbaikan Jalan

DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop