Kejagung Hentikan Pengumpulan Data Program MBG

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan jajaran kejaksaan negeri di Jawa Tengah hanya berupa pengumpulan data dan keterangan secara langsung di sejumlah lokasi SPPG.

Menurut Arfan, proses tersebut dilakukan dengan pendekatan profesional, persuasif, serta tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Apabila pengelola SPPG bersedia memberikan data atau informasi, data tersebut akan dicatat. Sebaliknya, jika tidak bersedia memberikan keterangan, kondisi itu juga dicatat sebagai bagian dari hasil pendataan tanpa adanya tindakan pemaksaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelayanan makanan bergizi di berbagai daerah.

Pengumpulan data dan keterangan yang dilakukan kejaksaan sebelumnya menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan.

Dengan dihentikannya kegiatan pendataan tersebut, Kejagung menegaskan langkah itu dilakukan karena tahapan pengumpulan informasi telah selesai dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam proses pelaksanaan.* (mi/ad)

Prabowo Minta TNI, Polri, hingga Kejaksaan Introspeksi: Tidak Ada yang Istimewa di Hadapan Hukum

Tanpa Perampasan Aset, Koruptor Terus Tertawa

Kejagung Stop Pendataan Dapur MBG, Data yang Terkumpul Masuk Penyidikan

KPK Siap Supervisi Kasus Febrie, Dukung Sinergi Kejagung dan Polri

Kejagung Bentuk Tim Khusus, Polri dan KPK Dilibatkan Usut Kasus Febrie

Febrie Adriansyah Tak Lagi Dikawal TNI, Kejagung Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan