Diduga Beri Amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni, Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby: Saya Enggak Tahu Isinya

JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, mengaku tidak mengetahui isi amplop yang diduga diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu disampaikan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Saat ditanya mengenai isi amplop tersebut, Suhardiman menegaskan dirinya tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Bagaimana Nasib Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," kata Suhardiman.

Ia juga membantah bahwa dirinya yang menyerahkan amplop tersebut secara langsung kepada Menteri Kehutanan.

"Bukan. Enggak tahu isinya apa ya enggak tahu isinya apa," ujar dia.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan pengurusan alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, pada 8 Juli 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.

"Penyidik melakukan penyitaan uang dari saksi JUP senilai SGD12.000," kata Budi.

"Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini," sambungnya.

Menurut KPK, Juprizal diduga mengetahui proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh bupati dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

"JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati," ujar Budi.

Selain itu, penyidik juga menyita uang sebesar Rp15 juta dari Fahdiansyah, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan proses pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan.

"Dan saksi FHD sejumlah Rp15.000.000. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud," tutur Budi.

Dalam penyidikan yang masih berlangsung, KPK juga mendalami dugaan suap dalam proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta mekanisme pengajuan alih fungsi hutan lindung kepada Kementerian Kehutanan.

"Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan," ucap Budi.

Hingga kini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.* (km/ad)

Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Bagaimana Nasib Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Eks Menteri ESDM Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Kasus Petral

Korupsi Bansos Rp1,9 Miliar, Kejari Labusel Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU

Dana Desa Dipakai untuk Biayai Selingkuhan, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Tersangka Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini, Kuasa Hukum Bantah Dugaan TPPU

KPK Rampungkan Analisis Amplop Raja Juli, Motif Pemberian Bupati Kuansing Masih Jadi Fokus Penyidik