Rupiah ditutup melemah 38 poin ke Rp 18.060 per dolar AS
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (22/10/2026). Rupiah turun 38 poin
EKONOMI
JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, mengaku tidak mengetahui isi amplop yang diduga diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pernyataan itu disampaikan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Saat ditanya mengenai isi amplop tersebut, Suhardiman menegaskan dirinya tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya.Baca Juga:
"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," kata Suhardiman.
Ia juga membantah bahwa dirinya yang menyerahkan amplop tersebut secara langsung kepada Menteri Kehutanan.
"Bukan. Enggak tahu isinya apa ya enggak tahu isinya apa," ujar dia.
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan pengurusan alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, pada 8 Juli 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
"Penyidik melakukan penyitaan uang dari saksi JUP senilai SGD12.000," kata Budi.
"Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini," sambungnya.
Menurut KPK, Juprizal diduga mengetahui proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh bupati dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).
"JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati," ujar Budi.
Selain itu, penyidik juga menyita uang sebesar Rp15 juta dari Fahdiansyah, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan proses pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan.
"Dan saksi FHD sejumlah Rp15.000.000. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud," tutur Budi.
Dalam penyidikan yang masih berlangsung, KPK juga mendalami dugaan suap dalam proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta mekanisme pengajuan alih fungsi hutan lindung kepada Kementerian Kehutanan.
"Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan," ucap Budi.
Hingga kini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.* (km/ad)
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (22/10/2026). Rupiah turun 38 poin
EKONOMI
JAKARTA Sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dijadwalkan berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat pemulihan aset negara dari perkara korupsi sebesar Rp24 triliun sepanjang 2025. Nilai terseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, memastikan timnya akan berusaha tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada fase grup
OLAHRAGA
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap gudang penyimpanan 1.152 pod vape yang disebut mengandung etomidate di sebuah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komunitas Horas Halak Hita (H3) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 46 persen hingg
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabu
EKONOMI
MEDAN Pertanyaan tajam itu dilontarkan Ketua Tim Tanah dan Pembangunan Perumahan (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Abyadi Siregar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK