Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA – Kuasa hukum advokat Don Ritto, Handika Hanggowongso, memastikan kliennya akan diserahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 17 Juli 2026.
Don Ritto diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan sejumlah kasus besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN (Persero), serta dugaan korupsi di anak usaha PT Krakatau Steel.
Selain Don Ritto, salah satu tersangka lain dalam perkara tersebut adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) periode 2022-2026, Febrie Adriansyah.Baca Juga:
"Insyallah [dibawa dan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada hari ini]," ujar Handika, Jumat (17/7/2026).
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan menerima pelimpahan tersangka Don Ritto pada siang hari.
"Rencananya setelah salat Jumat," ujar Anang.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Don Ritto melalui kuasa hukumnya tetap membantah dugaan polisi terkait asal-usul uang yang ditemukan di Cafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Handika menyebut dua tempat usaha tersebut memang milik Don Ritto.
Namun, ia menegaskan uang yang berada di lokasi tersebut merupakan hasil kegiatan usaha dan tidak berkaitan dengan praktik pencucian uang.
Menurut Handika, dana yang disimpan di kafe dan tempat penukaran uang tersebut merupakan bagian dari kerja sama bisnis dengan seorang pengusaha untuk pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur.
"Klien kami bisa memastikan seluruh uang tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang dituduhkan polisi," kata Handika.
Handika juga menyampaikan bahwa Don Ritto memang mengenal Febrie Adriansyah.
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL