Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan intervensi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara dalam perkara gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL) terkait dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Tapanuli.
Putusan sela tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Jarot Widiyatmono dalam sidang di PN Medan, Rabu (22/7/2026).
"Mengadili, menolak gugatan intervensi," kata Jarot saat membacakan putusan.Baca Juga:
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Walhi Sumut memiliki objek perkara yang berbeda dengan gugatan utama yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Sebelumnya, KLH menggugat enam perusahaan yang diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Salah satu perusahaan yang menjadi tergugat adalah PT Toba Pulp Lestari.
Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, menyatakan kecewa atas putusan tersebut.
Menurutnya, majelis hakim belum melihat secara menyeluruh dampak kerusakan lingkungan yang menjadi dasar pengajuan gugatan intervensi.
Rianda menilai pertimbangan hakim masih terbatas pada lokasi pembukaan hutan dan wilayah pemulihan yang menjadi objek utama gugatan.
"Hakim hanya di konteks itu. Tapi sejatinya, kita menduga majelis hakim belum melihat dampak turunan dari pembukaan lahan oleh TPL di objek perkara yang kita sengketakan," ujar Rianda.
Menurut dia, Walhi mengajukan intervensi agar proses pemulihan lingkungan tidak hanya dilakukan pada titik tertentu, tetapi juga mencakup kawasan yang terdampak secara ekologis.
Kawasan yang dimaksud antara lain Kecamatan Parmonangan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sibundong, hingga DAS Batang Toru yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL