Eks Dirut KBS Diduga Selewengkan Rp10,2 Miliar, Rp7,4 Miliar Dana Operasional Disebut untuk Kepentingan Pribadi

SURABAYA - Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar.

Dalam penyidikan sementara, Kejati Jatim menemukan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,2 miliar dalam pengelolaan keuangan KBS periode 2016-2024. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pengadaan pakan dan perawatan satwa, diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia mengatakan, dari total dugaan kerugian negara tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Baca Juga:

• Kejati Riau Geledah Kantor Disdik Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smart Board Rp9,5 Miliar

"Dari sekitar Rp10 miliar ini, ada sekitar Rp7,4 miliar dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh, dana tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri," ujar Punia, Jumat (24/7/2026).

Menurut penyidik, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk menunjang kebutuhan KBS, termasuk pemenuhan pakan satwa. Namun dalam praktiknya ditemukan adanya dugaan pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

Kejati menduga laporan penggunaan anggaran dibuat seolah-olah sesuai prosedur, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Rangkap Jabatan Diduga Jadi Celah Penyimpangan

Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim juga menemukan dugaan adanya rangkap jabatan yang dilakukan Choirul Anwar saat menjabat sebagai Direktur Utama KBS.

Selain sebagai Dirut, Choirul disebut juga merangkap sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Kondisi tersebut membuat proses pengajuan anggaran, penggunaan dana, hingga pertanggungjawaban berada dalam kendali satu orang.

"Dia sebagai Direktur Utama, kemudian saat bersamaan menjabat Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Jadi uang diambil, kemudian pertanggungjawabannya dibuat dan ternyata seolah-olah benar, tetapi kenyataannya diduga fiktif," jelas Punia.

Menurut Kejati, rangkap jabatan tersebut membuat pengawasan internal menjadi lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan.

Kejati Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Kejati Jatim memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi KBS masih terus berjalan. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.

Punia menyebut kasus korupsi dengan nilai kerugian besar biasanya tidak dilakukan oleh satu orang saja. Karena itu, penyidik masih melakukan pendalaman berdasarkan bukti dan keterangan para saksi.

Hingga saat ini, sekitar 20 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan. Penelusuran dokumen juga dilakukan sejak tahun 2013, meski dugaan penyimpangan yang ditemukan sementara terjadi pada periode 2016 hingga 2024.

Kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejati Jawa Timur.

Kondisi Satwa KBS Jadi Sorotan

Munculnya kasus dugaan korupsi dana operasional KBS turut membuat kondisi satwa menjadi perhatian publik.

Namun pihak manajemen KBS memastikan kondisi seluruh satwa saat ini tetap terjaga. Berbagai satwa seperti harimau, singa, gajah, orang utan, jerapah, hingga monyet disebut dalam kondisi sehat dan mendapatkan perawatan rutin.

Direktur Operasional dan Umum Perumda KBS Nurika Widyasanti mengatakan, pihaknya tetap menjalankan pemeliharaan satwa sesuai standar lembaga konservasi.

"Kondisi satwa di KBS sampai dengan hari ini alhamdulillah dalam kondisi baik dan sehat. Kami selalu mengupayakan pemeliharaan serta peningkatan kualitas secara berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan, pemberian pakan tetap dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan masing-masing jenis satwa, termasuk layanan kesehatan dan pengayaan lingkungan untuk menjaga kesejahteraan satwa.

Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS masih terus berjalan dan Kejati Jatim akan melakukan pembaruan perkembangan perkara setelah memperoleh bukti tambahan.* (d/dh)

Kejati Riau Geledah Kantor Disdik Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smart Board Rp9,5 Miliar

Dugaan Pungli Program MBG Simalungun Mencuat, Ini Respons Kejatisu

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp10,2 Miliar, Penyidik: Satwa Jadi Kurang Sehat, Kurus, dan Tak Terawat

Resmi! Tiga Mantan Pejabat Kejati Sumut Kini Duduki Jabatan Bergengsi di Kejagung

HOTMA Gelar Aksi Damai di Kejati Sumut, Ajak Masyarakat Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi

Terungkap di Sidang, Spesifikasi Tender Waterfront City Samosir Berubah di Tengah Proses