Pemerintah Tolak Penghapusan Pasal Pidana Umrah Tanpa Izin, Ini Alasannya

"Bahwa pembatalan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang a quo akan menimbulkan citra buruk Indonesia di mata internasional karena rawan terjadinya penelantaran jemaah umrah mandiri, kelebihan masa tinggal atau overstay, dan pekerja migran ilegal," kata Irfan.

Pemerintah kemudian meminta MK menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 115 dan Pasal 122 UU Nomor 14 Tahun 2025.

Menurut pemerintah, aturan tersebut tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat dalam menjalankan ibadah umrah secara mandiri dengan kewajiban negara memastikan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah berjalan sesuai aturan.

Pemerintah menilai penghapusan kedua pasal tersebut berpotensi mengaburkan batas antara hak individu beribadah dengan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang harus tetap berada dalam pengawasan negara.

Dalam petitumnya, pemerintah meminta MK menyatakan Pasal 115 dan Pasal 122 UU Nomor 14 Tahun 2025 tetap berlaku serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kini, keputusan akhir berada di tangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah ketentuan pidana tersebut tetap dipertahankan atau mengalami perubahan.* (km/ad)

BPS: Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Indonesia Turun

Isu Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp16 Juta, Menkeu Purbaya Bantah: Enggak Sampai Segitulah

Rico Waas Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan Medan, Dorong Peran Ayah dalam Keluarga

Kabar Baik! P2MI Buka Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Lulusan SMK, Ini Daftar Negaranya

Heboh! Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo Diklaim Jadi Kandidat Nobel Perdamaian 2026, Pemerintah Lakukan Investigasi

17 Pejabat Pemko Tanjungbalai Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota Minta Tingkatkan Kinerja