Kasus Korupsi Waterfront City Samosir, Hakim: Kebenaran Harus Diungkap, Tak Ada yang Ditutup-Tutupi

MEDAN – Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kabupaten Samosir, Tahun Anggaran 2022.

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin sidang dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (5/8/2026).

Saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Nurdiono, mengajukan pertanyaan kepada saksi Aqiatul Akbar, yang merupakan PPK pengganti Enda Simakasura Ketaren, majelis hakim sempat menghentikan jalannya pemeriksaan.

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Ketua Majelis Hakim kemudian menegaskan pentingnya mengungkap seluruh fakta selama persidangan berlangsung.

"Kebenaran itu harus diungkap di persidangan ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan lanjutkan pertanyaan Anda," tegas Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Pada persidangan tersebut, hanya dua orang saksi yang hadir memberikan keterangan, yakni Dwi Atma Singgih Raharja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aqiatul Akbar sebagai PPK pengganti.

Sementara itu, tiga saksi lainnya tidak hadir dan dijadwalkan akan diperiksa pada sidang lanjutan yang digelar Jumat (7/8/2026).

Usai sidang, tim penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, yang terdiri dari Philipus H. Sitepu, Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing, menyampaikan apresiasi atas sikap majelis hakim yang dinilai konsisten menggali seluruh fakta persidangan.

Menurut Mulyadi Sihombing, ketegasan hakim menunjukkan komitmen untuk mencari kebenaran sebelum menjatuhkan putusan.

"Kami mengapresiasi majelis hakim hari ini karena masih tetap konsisten menggali fakta-fakta persidangan. Kami juga sepandangan dengan majelis hakim yang menyebutkan bahwa kebenaran itu harus diungkap," kata Mulyadi Sihombing.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa, pekerjaan proyek disebut telah memenuhi kualitas, mutu, dan volume sesuai kontrak.

"Semua saksi menjelaskan pekerjaan sudah sesuai. Hal itu juga dituangkan dalam PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama. Artinya pekerjaan sudah selesai 100 persen sehingga tidak ada lagi kekurangan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan penuntut umum," ucap Mulyadi.

Tim kuasa hukum juga menilai perkara tersebut dipaksakan karena didasarkan pada pendapat ahli struktur yang kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik.

"Tidak ada temuan-temuan yang dimaksud karena sudah dilakukan audit oleh BPK, sudah PHO, kualitas, mutu dan volumenya sudah sesuai. Tetapi tetap dipaksakan. Menurut kami, klien kami dikriminalisasi oleh oknum ahli struktur yang hasilnya kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik," sebutnya.

Dalam persidangan, majelis hakim juga berencana memanggil seorang jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial PS, yang disebut sebagai pelapor dalam perkara tersebut.

Rencana itu mendapat apresiasi dari tim penasihat hukum terdakwa.

"Kami mengapresiasi langkah majelis hakim yang akan memanggil jaksa sebagai pelapor. Nanti kami akan menggali apa dasar dan analisisnya sehingga perkara ini dilaporkan," tegas Mulyadi.

Hal senada disampaikan Donny P. Manullang yang menilai langkah majelis hakim menunjukkan sikap progresif dalam mengungkap fakta hukum.

"Majelis hakim cukup progresif, terutama terkait dipanggilnya jaksa sebagai pelapor dalam perkara ini. Kami tentu akan menggali apa yang melatarbelakangi seorang jaksa melakukan pelaporan terhadap perkara ini," tutur Donny P. Manullang.

Ia menambahkan seluruh hasil audit maupun pendapat ahli yang digunakan jaksa penuntut umum akan diuji secara terbuka selama proses persidangan.

"Semua saksi menyatakan audit memang telah dilakukan. Soal hasil audit dan pendapat tim ahli jaksa, semuanya akan kami uji di persidangan."

Sidang kasus dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (tm/ad)

Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Beberkan 6 Alasan Gugat Status Tersangka ke PN Jakarta Selatan

Eks Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,1 Miliar

Nenek 69 Tahun Tewas Dibunuh, Oknum Polisi di Deli Serdang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Mulai September 2026, 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih Digital untuk Permudah Investasi

Dugaan Pemerasan Oknum Polisi di Batu Bara, Pengusaha dan Dokter Klaim Diminta Uang hingga Rp2 Miliar