Lawan Teror Pinjol Ilegal, PWI dan AFPI Bekali Wartawan lewat Workshop Jurnalistik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
LABUHANBATU SELATAN - Anggota polisi bernama Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31) batal menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) usai memenangkan praperadilan. Kini, kejaksaan pun telah membebaskan Yasir.
"Sudah kemarin (dikeluarkan dari tahanan)," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel Oloan Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026).
Oloan mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim. Selain itu, kejaksaan juga akan melaksanakan poin-poin yang telah diputuskan hakim dalam sidang putusan tersebut.Baca Juga:
"Kami menghormati putusan hakim dan melaksanakan putusan serta penetapan dalam putusan tersebut," ujarnya.
Untuk diketahui, Kejari Labusel sebelumnya menetapkan Bripka Yasir sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial di Dinas Sosial Labusel senilai Rp1,9 miliar. Namun, belakangan, status tersangka itu gugur usai Yasir memenangkan praperadilan.
Di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, praperadilan itu didaftarkan pada Selasa (21/7) dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN Rap. Pemohon dalam perkara ini adalah Bripka Yasir, sedangkan termohonnya yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labusel.
Sidang putusan praperadilan digelar Selasa (4/8). Dalam putusannya, hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak termohon dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Majelis hakim menyatakan penetapan tersangka kepada Bripka Yasir tidak sah.
"Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: B-09/L.2.37/Fd.2/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 beserta dengan seluruh surat dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," demikian isi putusan hakim.
Dalam putusannya, hakim juga menyatakan penahanan terhadap Bripka Yasir tertanggal 16 Juli 2026 tidak sah. Hakim memerintahkan agar kejaksaan segera membebaskan Bripka Yasir.
"Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan sesaat setelah putusan ini selesai diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," sambung hakim.
Selain praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Rap itu, Yasir sebelumnya juga sempat mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus yang sama pada 29 Desember 2025, dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2025/PN Rap. Namun, permohonan itu ditolak hakim dalam putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
YML diketahui merupakan bintara yang bertugas di Sikum Polres Labusel. Selain sebagai polisi, YML juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel, Edimin.
"Iya (menantu mantan Bupati Labusel). Iya, benar (oknum polisi)," kata Oloan saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).
Selain YML, kejaksaan turut menetapkan enam orang tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Plt Kadis Sosial Tahun Anggaran 2024 berinisial N, wiraswasta berinisial AB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinsos Labusel TA 2024 berinisial RN, Direktur CV Sri Rezeki berinisial HN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial PPS, dan staf honorer di dinas tersebut berinisial G.
Tersangka G diketahui telah meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum sempat ditahan. Sementara enam orang lainnya kini telah ditahan di Lapas III Kotapinang.
Oloan menjelaskan, kasus ini bermula dari dugaan korupsi pada pengadaan dan penyaluran bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan total anggaran Rp3,9 miliar. Dari hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.
Oloan menyebut YML sudah berperan sejak awal dalam kasus tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pembayaran kegiatan. YML juga disebut bekerja sama dengan tersangka AB untuk mencari perusahaan yang akan memenangkan proyek itu.* (ds/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat kolaborasi dalam
NASIONAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menjemput kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara M
NASIONAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil riset dan inovasi dalam 12 klaster kepada Presiden Prabowo Subianto di
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa permohonan prapera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI