JAKARTA — Pengamat politik Ray Rangkuti kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Ray, alasan untuk melakukan pergantian pucuk pimpinan Polri kini semakin banyak dibandingkan saat pertama kali ia menyampaikan desakan tersebut.
Ray mengatakan isu pergantian Kapolri kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir.Baca Juga:
Namun, kabar mengenai surat presiden atau supres terkait pergantian Kapolri disebut telah dibantah oleh DPR dan pemerintah.
"Beberapa hari ini mencuat isu bakal adanya pergantian Kapolri. Bahkan disebut-sebut supresnya telah disampaikan ke DPR. Akan berita ini, telah dibantah oleh DPR dan pemerintah," kata Ray dalam keterangannya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Ray mengaku telah meminta Presiden Prabowo mengganti Kapolri sejak Januari 2025.
Saat itu, dia menyebut terdapat sekitar tiga atau empat alasan yang menjadi dasar desakan tersebut.
Kini, menurut Ray, jumlah alasan tersebut bertambah menjadi 10.
"Saya sendiri, sejak Januari 2025 lalu, telah seksama meminta presiden mengganti Kapolri. Bila pada tahun itu alasan menggantinya sekitar 3 atau 4 sebab, kini bahkan makin bertambah-tambah," sambungnya.
10 Alasan Ray Mendorong Pergantian Kapolri
Alasan pertama yang disampaikan Ray berkaitan dengan masa jabatan Listyo Sigit Prabowo.
Menurut dia, Listyo telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 dan kini masa jabatannya telah mencapai sekitar lima tahun enam bulan.
Ray menilai masa jabatan yang panjang dapat menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan pergantian sekaligus regenerasi di tubuh kepolisian.
"Kedua, pergantian Kapolri dapat menjadi kesempatan untuk melakukan regenerasi di tubuh Polri. Sebab dengan 5 tahun lebih masa jabatan, 1 generasi di lingkungan polisi telah terlampaui," imbuhnya.
Alasan ketiga berkaitan dengan munculnya istilah "parcok" atau partai cokelat pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Ray menilai label tersebut muncul karena adanya dugaan keterlibatan anggota Polri dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Keempat, Ray menyoroti persoalan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.
Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025.
Ray juga menyebut masih terdapat sekitar 4.000 personel polisi aktif yang menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian.
"Bahkan disebut ada sekitar 4.000 personel polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian," ujarnya.
Alasan kelima yang disampaikan Ray adalah penahanan terhadap ribuan aktivis. Dia menyebut sebagian dari mereka kini masih menjalani proses persidangan.
Keenam, Ray menyinggung kerusuhan pada Agustus 2025 yang ditandai dengan perusakan sejumlah kantor kepolisian oleh massa.
"Peristiwa ini terjadi dipicu oleh meninggalnya Affan Kurniawan akibat dilindas oleh kenderaan berat polisi," jelasnya.
Alasan ketujuh berkaitan dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Polri bersama Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.
"Pernyataan yang sangat tidak patut disampaikan oleh seorang Kapolri," ungkapnya.
Kedelapan, Ray menilai agenda reformasi kepolisian mengalami stagnasi.
Dia menyoroti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian yang menurutnya belum cukup memenuhi agenda reformasi Polri.
Ray juga menyoroti perubahan batas usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun.
Kesembilan, dia menilai perhatian Polri terhadap pemberantasan korupsi, khususnya di internal kepolisian, masih rendah.
"Keluhan atas praktek suap, gratifikasi, dan sebagainya telah banyak disampaikan oleh masyarakat, tapi perhatian atas hal ini terlihat minim," tuturnya.
Ray juga menyinggung kinerja Kortas Tipikor Polri. Menurut dia, lembaga tersebut terlihat lebih agresif menangani kasus tertentu yang berada di luar lingkungan kepolisian.
"Kortas Tipikor kepolisian misalnya terlihat ganas terhadap mantan jampidsus, tapi seperti tidak berminat membongkar dugaan kasus di lingkaran kepolisian sendiri. Padahal, isu rekening gendut anggota polisi pernah mencuat pada bulan Juni 2010 lalu," papar dia.
Alasan kesepuluh yang disampaikan Ray adalah ketegangan institusional antara Kejaksaan dan Polri.
Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan proses hukum terhadap mantan Jampidsus Febry Adriansyah.
Menurut Ray, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan tambahan bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan pergantian Kapolri.
Dia menilai pergantian Kapolri tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk melakukan regenerasi dan memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian.
Desakan tersebut disampaikan Ray di tengah kembali munculnya isu pergantian Kapolri.
Namun, berdasarkan informasi dalam materi ini, kabar mengenai supres pergantian Kapolri telah dibantah oleh DPR dan pemerintah.
Dengan demikian, dorongan Ray Rangkuti tersebut merupakan pandangan dan penilaian politiknya, sementara keputusan mengenai pergantian Kapolri tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.* (di/ad)
JAKARTA Salah satu pendiri Yayasan Sekolah Harapan Ibu, Yan Sofyan Syafe&039i, menyatakan keprihatinannya atas penemuan ratusan senjat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polisi mendalami identitas Febrio Adiono, staf administrasi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang disebut menjadi salah satu orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Telur selama ini dikenal sebagai salah satu sumber makanan bergizi. Selain mengandung protein berkualitas tinggi, telur juga men
KESEHATAN
JAKARTA TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Riau. Barang te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa membantah anggapan bahwa dirinya mundur atau takut menghadapi polemik ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Akses menuju objek wisata pemandian air panas Sidebukdebuk di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Ut
PARIWISATA
JAKARTA Pengamat politik Arifki Chaniago menilai keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju dan
POLITIK
JAKARTA Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai su
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang turun langsung meninjau pembangunan jalan semenisasi s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengunjungi Pesantren Darul Falah di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumate
PENDIDIKAN
