JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Pemeriksaan dilakukan penyidik pada Selasa (11/8/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, salah satu saksi yang diperiksa merupakan Sekretaris Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berinisial RRNWP.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).Baca Juga:
Selain RRNWP, penyidik memeriksa sejumlah pegawai BGN, pihak yayasan, hingga pihak perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Berikut 12 saksi yang diperiksa Kejagung:
- O, Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas PPK Pengadaan Tablet pada BGN.
- RHG, pegawai BGN.
- WH, pihak Yayasan TBCS.
- GDF, pegawai BGN.
- Z, pegawai BGN.
- YCS.
- RRNWP, Sekretaris Kepala BGN.
- RE, Finance/Staf Keuangan PT GSN.
- Pihak PT KSK.
- Direktur PT BPK.
- AR, Direktur PT EC.
- DRP, Kepala SPPG Yayasan SPB.
Anang tidak menjelaskan secara rinci materi yang didalami penyidik dari masing-masing saksi. Dia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.
"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujarnya.
Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
Tiga di antaranya merupakan mantan pejabat BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Selain itu, penyidik menetapkan Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony Sonjaya.
Tersangka lainnya yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono yang disebut berkaitan dengan penyediaan motor listrik BGN, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan.
Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, penyidik menduga terdapat pengaturan titik SPPG serta mark up dan pengadaan barang yang dinilai tidak diperlukan.* (in/dh)
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan tenaga terdidik di
NASIONAL
MUSI BANYUASIN Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri kelapa sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan
EKONOMI
JAKARTA Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, meminta kelompok yang disebutnya sebagai TPNPBOPM menghe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan LPM Award 2026 atas dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa
NASIONAL
NAGAN RAYA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan
NASIONAL
PADANG PARIAMAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penanganan segera sej
NASIONAL
BALIKPAPAN TNI Angkatan Laut (TNI AL) memperkuat koordinasi pengamanan fasilitas minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai Bekapai yang d
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan mandat berat kepada 34 pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Mere
NASIONAL
MEDAN Ikatan Sarjana Al Washliyah Sumatera Utara (ISARAH Sumut) membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakka
NASIONAL
MEDAN Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara terus memperkuat penyaluran komoditas pangan melalui berbagai program pemerintah. Penyaluran dilak
EKONOMI
