Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembangunan flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai–Soekarno Hatta (Simpang SKA) di Pekanbaru, Riau pada 2018. Kasus ini melibatkan beberapa pihak terkait baik dari pemerintah maupun swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 60 miliar.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus ini terbit pada 10 Januari 2025. Kelima tersangka yang ditetapkan KPK masing-masing berinisial YN, Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Riau yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); GR, pihak swasta yang mengambil alih pekerjaan review bangun rinci atau detail engineering design (DED); NR, Kepala PT YK cabang Pekanbaru; ES, Direktur PT SC; dan TC, Direktur PT SHJ.
Asep menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut terdapat kerugian negara yang cukup besar. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pembangunan flyover tersebut adalah Rp 159 miliar. Namun, HPS tersebut diduga tidak dibuat dengan perhitungan yang detail. Berdasarkan hasil perhitungan ahli konstruksi dari ITB, harga wajar pekerjaan konstruksi tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 60 miliar lebih.
Baca Juga:
“Kerugian ini bisa mencapai Rp 60 miliar lebih,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, terkait penyidikan kasus ini, tim KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025). Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lantai 3, 6, dan 8, termasuk ruang Kepala Dinas PUPR Riau M. Arief Setiawan. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, petugas KPK membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan dalam empat koper besar dan sedang.
Baca Juga:
(christie)
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
BANDA ACEH Menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar
Kesehatan
