Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Ia mengatakan tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam menindak pihak yang terbukti melanggar aturan.

Raja Juli menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum sudah jelas.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Menurut dia, hukum tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

"Perintah Pak Presiden kepada kami sangat jelas bahwa penegakan hukum adalah hal yang utama. Dan penegakan hukum ini harus tidak diskriminatif, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh hanya tajam ke bawah atau tumpul ke atas, tanpa pandang bulu," kata Raja Juli, dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan yang berkaitan dengan perkara karhutla di Kalimantan.

"Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan, misalkan, sudah melakukan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan," ujar Raja Juli.

Selain sanksi terhadap perusahaan, proses hukum juga dilakukan oleh kepolisian.

Raja Juli mengatakan polisi telah mengumumkan adanya 72 tersangka dalam perkara karhutla.

"Saya kira juga, pihak kepolisian juga sudah mengumumkan ada 72 tersangka dan itu juga sebagian ada personal maupun perusahaan," kata dia.

Raja Juli menilai penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membedakan pihak yang diproses berdasarkan status sosial maupun ukuran pengaruhnya.

Selama terdapat bukti pelanggaran, hukum akan ditegakkan.

"Kita tidak akan melihat, misalnya, itu orang besar atau orang kecil. Kalau selama itu memang ada bukti bahwa dia melanggar, maka akan kita tegaskan, akan kita tegakkan hukum," ujar dia.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Pemerintah melibatkan berbagai lembaga untuk melakukan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan atau lalai dalam menangani kebakaran.

Dengan penindakan terhadap perusahaan maupun individu, pemerintah berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencegah kebakaran berulang melalui penegakan hukum yang konsisten.* (km/ad)

Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Dituding Terlibat Kematian Winda Lorenza, Adik Iman Harefa Buka Suara

Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

Produksi Vape Mengandung Etomidate, PN Medan Vonis Rafi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

Hercules Turun Bubarkan Massa, Pakar Hukum: Pelibatan Ormas Bisa Matikan Demokrasi dan Adu Domba Masyarakat

Anggaran Besar tapi Kinerja Dikritik DPR, Kepala Bakom Qodari Akui Komunikasi Pemerintah Masih Jadi PR