Tersebar di Hotel dan Koper, KPK Sita Uang OTT Rp 200 Juta Bupati Bolmut di 3 Lokasi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena. Uang tersebut ditemukan di tiga lokasi berbeda, yakni kamar hotel di Jakarta, rumah bupati, dan rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang Rp130 juta ditemukan di kamar hotel tempat Sirajudin diamankan dalam OTT.

"Ini kami tunjukan ketika tim mengamankan barang bukti uang senilai Rp130 juta saat tim juga mengamankan SJL Bupati Bolmut di salah satu hotel di Jakarta," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Bolmut Ditetapkan Tersangka Usai OTT, Diduga Atur Fee Proyek 10 Persen dan Terima Gratifikasi Rp11,1 Miliar

Selain Rp130 juta di hotel, penyidik juga menemukan Rp50 juta dalam sebuah koper di rumah Sirajudin. Sementara Rp20 juta lainnya ditemukan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Sirajudin diduga mematok fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut.

Selain itu, Sirajudin diduga menentukan pembagian fee sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR Bolmut dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ.

KPK juga menduga Sirajudin melakukan plotting atau menentukan calon pemenang proyek sebelum proses pengadaan berlangsung. Menurut Taufik, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mencatat vendor yang akan mengerjakan sejumlah proyek.

"SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut, dan menentukan fee proyek sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolmut, serta 1 persen untuk Pokja PBJ," kata Taufik.

Taufik menjelaskan plotting dilakukan dengan menuliskan nama calon pemenang pada daftar proyek. Setelah itu, Kepala Dinas PUPR disebut berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan agar dimenangkan vendor yang telah ditentukan sebelumnya.

Pokja kemudian disebut berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi pengadaan agar dapat lolos dan ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam salah satu proyek, KPK menduga pihak swasta menyerahkan uang Rp130 juta kepada Sirajudin. Uang tersebut disebut sebagai sebagian fee 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, dengan nilai proyek sekitar Rp1,9 miliar.

Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total Rp11,14 miliar selama periode 2023-2026.

KPK menyebut sebagian penerimaan tersebut berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolmut yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp350 juta. Sementara penerimaan lainnya disebut mencapai Rp10,79 miliar dari pihak-pihak lain.

Atas perkara tersebut, Sirajudin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK kemudian menahan Sirajudin untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penyidikan perkara tersebut masih berlangsung dan KPK masih mendalami aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.* (k/dh)

Bupati Bolmut Ditetapkan Tersangka Usai OTT, Diduga Atur Fee Proyek 10 Persen dan Terima Gratifikasi Rp11,1 Miliar

Terungkap di Sidang Korupsi Internet Tebing Tinggi, Keponakan Wali Kota Akui Uang Rp150 Juta Dipakai Bayar Kuliah S3

Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang

Eks Menhub Budi Karya Tak Hadir di Sidang Banding Kasus Korupsi DJKA di Medan, KPK Ungkap Alasannya

Korupsi ATR/BPN: Menagih Pertanggungjawaban Menteri

Skandal Suap ATR/BPN Jerat Dirjen, Mahfud MD: Mustahil Menteri Tak Tahu, Mestinya Mundur