Pakar Hukum Sebut Capres-Cawapres Sepaket: Jika Salah Satunya Tak Memenuhi Syarat, Hasil Pemilu Bisa Dinyatakan Batal

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.

Menurut dia, apabila pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, konsekuensi hukumnya dapat berdampak terhadap pasangan secara keseluruhan.

Pernyataan itu disampaikan Rullyandi dalam program Head to Head with Elvira bertajuk "Gonjang-Ganjing Ijazah Gibran, MK Lanjut ke Tahap Pembuktian", Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Ketua KPU Ungkap Kronologi Lahirnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU

"Pendaftaran itu kan satu paket, ya presiden, calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dua-duanya tidak memenuhi syarat, mestinya berdampak kepada Prabowo. Itu itu begitu secara hukum," ujar Rully.

Menurut Rullyandi, status presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan juga berkaitan dengan konsekuensi apabila hasil pemilu pada akhirnya dinyatakan batal.

"Dan harusnya lagi, pemilunya batal demi hukum, pemilu ulang lagi," katanya.

Rullyandi juga berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan presiden dan wakil presiden dalam konteks perkara yang sedang berjalan.

Sementara apabila terdapat persoalan mengenai syarat sebagai presiden atau wakil presiden setelah seseorang menjabat, menurut Rullyandi, mekanisme yang berlaku masuk ke ranah pemakzulan.

"Kalau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 7, ya, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu konteksnya pemakzulan, kalau terbukti. Sekarang, bukti apa yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat?" tanyanya.

Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 saat ini bergulir di MK.

Para pemohon mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan dalam pencalonan tersebut dan meminta MK menilai kembali persoalan yang mereka ajukan.

Sekjen Projo Freddy Damanik mengatakan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi menurut dia juga dapat berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Ketua KPU Ungkap Kronologi Lahirnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU

Sidang MK, Eks Ketua KPU: Tak Ada Motif untuk Mempermudah Gibran

Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

Komisi III DPR Undang Hotman Paris Bahas Arbitrase Internasional dan Konvensi New York

Dokter Tifa Nilai Sidang Tak Adil, Tim Hukum Protes Ijazah Jokowi Tak Ditampilkan: Mau Buka di Mana Lagi? Mau di Akhirat?

Bahlil Lahadalia Kini Rangkap Dua Jabatan, Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM