Biar Gak Takut Ditakut-takuti Oknum! Bobby Nasution Gandeng Kejati Amankan Anggaran Sekolah
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untu
PEMERINTAHAN
Alumni PKPKA Peradi tersebut mengatakan putusan MK juga menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai posisi pemerintah dalam negara hukum demokratis.
Menurut Ratama, pemerintah dan lembaga negara tidak semestinya ditempatkan sebagai pihak yang kebal dari kritik.
Sebaliknya, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja.
"Putusan MK ini memuat batasan jelas antara kritik dan ujaran kebencian. Meskipun dalih penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, ada perbedaan kritik kebijakan publik dan serangan personal," ujarnya.
Ratama menguraikan tiga hal yang menurut dia menjadi dampak penting dari putusan MK tersebut.
Pertama, menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap kriminalisasi ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Kedua, menempatkan rakyat dan pemerintah dalam posisi yang tidak superior-inferior dalam negara demokrasi.
Ketiga, mendorong pemerintah memperbaiki kinerja, akuntabilitas, pelayanan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara.
Namun, Ratama mengingatkan masyarakat agar tetap memiliki batas ketika menyampaikan kritik.
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti seseorang dapat menyebarkan informasi tanpa dasar atau menyerang pribadi.
Ratama menilai kritik harus tetap didasarkan pada fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab.
Ketika kritik berubah menjadi penyebaran hoaks, berita bohong, informasi yang tidak sesuai fakta, atau serangan pribadi secara brutal, hal tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untu
PEMERINTAHAN
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bus Bintang Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang mencabut pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun dalam pering
KESEHATAN