KPU Tanggapi Putusan MK soal Dokumen Pendidikan Gibran

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Hakim MK Adies Kadir.

MK juga menyatakan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan wakil presiden berada dalam ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar Hakim MK Adies Kadir.

Putusan tersebut sekaligus menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai tata kelola dan persyaratan pencalonan dalam pemilu.

KPU menyatakan putusan MK dan putusan lembaga peradilan lainnya akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan aturan teknis pemilu.

Sementara itu, pembahasan RUU Pemilu yang tengah dipersiapkan DPR dan pemerintah berpotensi menjadi ruang untuk mendalami berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk temuan dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan MK.* (d/ad)

Tidak Punya Ijazah, PDIP Sarankan Gibran Mundur: Malu kita

MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Refly Harun Siapkan Langkah ke DPR

Wali Kota Rico Waas Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Dorong Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara Saat MK Putus Perkara Gibran, Ada Apa?

Jaksa Sahabat Pendidik, Bupati Batu Bara Ingatkan Kepala Sekolah Kelola Anggaran Secara Transparan dan Akuntabel

Jaksa Sahabat Pendidik Hadir di Labusel, Pemkab dan Kejari Perkuat Sinergi Pendidikan