Putusan MK sendiri tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi atau diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam, MK memutuskan permohonan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.
Dalam bagian eksepsi, MK menyatakan:
"Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya," demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo sebagai pemimpin sidang yang digelar sejak pukul 20.00 WIB.
Sementara dalam pokok perkara, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Putusan tersebut tidak mengabulkan permintaan para pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Adapun pernyataan Bambang mengenai peluang Gibran untuk maju kembali dalam Pilpres maupun kemungkinan impeachment merupakan argumentasi dari pihak pemohon.
Ketentuan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden serta mekanisme pemberhentian dari jabatan tetap mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (mi/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten. Program ini dit
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Dis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan. Kuasa hukum korban mengapresi
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subr
NASIONAL
MEDAN Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebaga
NASIONAL
OlehRaihan MuhammadHAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai s
OPINI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki i
HUKUM DAN KRIMINAL
