GHARIS Laporkan Dugaan Pola Pengadaan Disperkimta Tangsel ke KPK, Soroti 123 Paket Senilai Rp11,7 Miliar

Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah kedua perusahaan benar-benar beroperasi secara independen dalam setiap proses pengadaan.

Nilai dan Metode Pengadaan Ikut Disorot

Selain menyoroti perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan, GHARIS mempertanyakan karakteristik nilai sejumlah paket pengadaan.

Menurut data yang mereka serahkan, sebagian pekerjaan disebut menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai yang berulang kali berada di sekitar batas mekanisme tersebut.

GHARIS menilai pola itu perlu diperiksa melalui dokumen pengadaan, termasuk untuk mengetahui apakah penentuan nilai dan metode pengadaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, kemiripan nilai paket tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.

Dugaan tersebut perlu diuji dengan melihat dokumen, proses, dan konteks setiap pekerjaan.

GHARIS juga menyebut menemukan pekerjaan dengan karakteristik serupa yang muncul dalam beberapa paket berbeda dan diberikan kepada dua perusahaan yang sama.

Urutan paket yang berdekatan serta nilai pekerjaan yang relatif mirip turut menjadi bagian dari data yang disampaikan kepada KPK.

Menurut GHARIS, pemeriksaan perlu mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan paket, penentuan metode pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran.

GHARIS Tegaskan Tidak Menghakimi Pihak Tertentu

PT Medan Perkuat Vonis Korupsi Kereta Api DJKA: Penjara Tetap, Uang Pengganti Tembus Rp 19,1 M

Nilap Uang Ganti Rugi Makam Tol Rp 526 Juta: Mantan Kadus Langkat Divonis 3 Tahun Bui

Proyek Huntap Korban Bencana Terganjal Lahan: Wagub Sumut Desak Kepastian Status Hukum

Buntut Syarat Pendidikan Gibran: Mardani Desak DKPP Bongkar Dugaan 'Pasal Penyusupan' KPU-Bawaslu

Mahfud MD Buka Suara soal Nasib Gibran Usai Putusan MK: Bola Itu Tergantung Politik

Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu