5 Makanan Kaya Zat Besi yang Murah dan Gampang Dicari, dari Hati Ayam sampai Tempe
MEDAN Zat besi merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel d
KESEHATAN
MEDAN — Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan lambatnya penanganan laporan dugaan perampasan aset dan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan ke Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara.
Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap bersama Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, pada Sabtu (12/10/2026).
Mereka menyebut laporan yang disampaikan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, penggunaan nama kampus, dan persoalan legalitas perguruan tinggi belum tuntas meski telah berjalan lebih dari satu tahun.Baca Juga:
Pihak yayasan menduga tindakan tersebut melibatkan Masdar Limbong dan sejumlah pihak lainnya. Namun, dugaan itu perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Ketua Yaspetia Medan, Ir. Marapinta Harahap, mengatakan pihaknya mendatangi PWNU Sumut untuk meminta bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).
Ia berharap pengaduan tersebut dapat mendorong penyelesaian perkara yang dilaporkan ke kepolisian.
"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU. Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta, Sabtu (12/10/2026).
Menurut Marapinta, pihak yayasan menginginkan kejelasan mengenai perkembangan laporan tersebut.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Yaspetia, Prof. Zainuddin, juga menyampaikan keberatan atas belum tuntasnya penanganan laporan yang mereka ajukan.
Ia meminta PWNU Sumut ikut mengawal persoalan tersebut dan mendorong kepolisian memberikan kepastian hukum.
"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Dan laporan kami terkait pencurian asset ke poksek medan area yg dilakukan anggota Masdar Limbong sampai hari ini belum ada yg tersangka sudah cukup lama. Sebagai warga NU kami menghadap kepada pimpinan NU di sumut. Dan kami memohon bantuan Ketua PWNU Sumut untuk ikut mengawal masalah ini dan mendesak kepolisian agar menuntaskan penanganan hukumnya secara tegas dan transparan," tegas Prof. Zainuddin.
MEDAN Zat besi merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel d
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama tim Kabinet Bayan
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Gol
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah
NASIONAL
LABUHANBATU Polda Sumatera Utara (Sumut) tengah mendalami prosedur penembakan terhadap seorang warga berinisial RA (34) yang diduga melaku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemb
NASIONAL
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti pole
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi wacana pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk meninda
NASIONAL