Samuel F. Silaen Kritik Arah Negara: Jangan Sibuk Mengatur Ruang Privat, Persoalan Publik Terabaikan

JAKARTA– Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian persoalan publik.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperbanyak aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan penegakan hukum, transparansi anggaran, dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Dalam wawancara dengan awak media di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Silaen mengatakan kemajuan negara tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi atau luasnya kewenangan pemerintah.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Menurut dia, kualitas pemerintahan harus terlihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

"Negara tidak cukup hanya membuat aturan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya," ujar Silaen , di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Silaen, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara negara.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Silaen menegaskan bahwa kehidupan privat merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Karena itu, menurut dia, setiap campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi masyarakat harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional.

"Pengaturan terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, kebijakan yang transparan, serta aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif," tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kemampuan membuat aturan.

Hal yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Bareskrim dan Polrestabes Medan Gerebek Diskotek Raeye, Pria Diduga Pemasok Narkoba Ditangkap

Survei CELIOS: 75 Persen Responden Stres dengan Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran

Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Medan Siaga Banjir, BPBD Kerahkan 53 Personel Antisipasi Hujan Ekstrem

Ketua BTN PSSI Sebut Bobby Nasution Satu-satunya Gubernur Peduli Sepakbola Usia Muda