Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
Silaen juga mengingatkan agar perhatian terhadap kehidupan privat tidak membuat pemerintah mengabaikan persoalan publik, seperti kualitas pelayanan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pejabat yang menjalankan kewenangan.
Silaen turut menyoroti pentingnya ruang publik yang terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
Menurut dia, ruang publik tidak hanya mencakup fasilitas umum dan tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelayanan pemerintah, serta penegakan hukum.
"Apabila proses tersebut berlangsung tertutup dan minim pengawasan, kepentingan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal," ungkapnya.
Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Akses informasi publik, pengawasan independen, dan peran pers yang profesional dinilai penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai aturan.
Meski begitu, Silaen mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kritik terhadap pemerintah harus diarahkan untuk menguji kebijakan dan mendorong perbaikan, bukan sekadar melontarkan tuduhan tanpa dasar," jelasnya.
Menurut Silaen, integritas penegakan hukum menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas negara.
Hukum, kata dia, tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
"Dugaan korupsi, manipulasi proses hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang sah," katanya.
Ia menegaskan bahwa jabatan, pengaruh politik, dan kekuatan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK