Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA– Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian persoalan publik.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperbanyak aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan penegakan hukum, transparansi anggaran, dan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Dalam wawancara dengan awak media di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Silaen mengatakan kemajuan negara tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi atau luasnya kewenangan pemerintah.Baca Juga:
Menurut dia, kualitas pemerintahan harus terlihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
"Negara tidak cukup hanya membuat aturan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya," ujar Silaen , di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Silaen, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara negara.
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Silaen menegaskan bahwa kehidupan privat merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Karena itu, menurut dia, setiap campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi masyarakat harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional.
"Pengaturan terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, kebijakan yang transparan, serta aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif," tegasnya.
Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kemampuan membuat aturan.
Hal yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK