Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
Di sisi lain, Silaen mengingatkan pentingnya menjaga hak setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran.
Proses hukum harus berjalan secara adil dengan tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah.
"Ketika kepastian hukum melemah, dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga terganggunya iklim usaha, kualitas pelayanan pemerintahan, dan kepastian masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya," imbuhnya.
Silaen berpandangan bahwa kemajuan negara tidak dapat diukur hanya dari jumlah regulasi, pernyataan pejabat, atau kegiatan seremonial.
Ukuran yang lebih penting adalah hasil konkret, seperti pencegahan korupsi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan hak warga negara.
Menurut dia, regulasi yang tidak diterapkan secara konsisten berisiko menjadi formalitas administratif.
Sebaliknya, aturan yang dilaksanakan secara adil dan terbuka terhadap pengawasan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
"Pembenahan tata kelola negara perlu mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yakni perlindungan hak individu dan penguatan tanggung jawab publik," jelasnya.
Ia menilai perlindungan privasi dan penguatan tanggung jawab publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Pemerintah justru perlu memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dan anggaran negara.
Dalam pernyataannya, Silaen menggunakan ungkapan "Ayo Taruhan!" sebagai tantangan retoris untuk menguji arah penyelenggaraan negara.
Ia mempertanyakan apakah kemajuan dapat dicapai apabila pengaturan kehidupan privat lebih menonjol, sementara pembenahan ruang publik dan penegakan hukum belum berjalan optimal.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK