Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pemberantasan narkoba melalui langkah konkret dan penyusunan regulasi khusus.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menekan peredaran narkotika, tetapi juga menciptakan keamanan bagi masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan beserta jajaran pejabat utama Polda Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 13 Oktober 2026.Baca Juga:
Dalam pertemuan itu, Bobby menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, pariwisata, dan penanganan masalah sosial.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Sumatera Utara.
"Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata," ujar Bobby Nasution yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.
Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan jalur masuk hingga kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran narkotika.
Untuk memperkuat upaya tersebut, ia mengajak Polda Sumut menyusun usulan regulasi khusus yang selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.
Menurut Bobby, kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu diwujudkan melalui program yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain pemberantasan narkoba, pengembangan pariwisata juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi potensi wisata alam Sumatera Utara, khususnya kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo.
Menurut dia, daya tarik wisata di wilayah tersebut tidak kalah dibandingkan dengan sejumlah destinasi populer di Jawa Barat.
Namun, Sonny menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam.
Kesiapan infrastruktur, kemudahan akses, serta jaminan keamanan dan kenyamanan juga menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan.
Ia mengatakan, aktivitas ekonomi dan tingkat keterisian hotel di Sumatera Utara merupakan potensi yang perlu terus didukung.
Kehadiran kepolisian untuk menjaga keamanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan sehingga mereka bersedia kembali berkunjung.
"Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara," ungkap Irjen Pol Sonny Irawan.
Dalam pertemuan itu, Sonny juga memaparkan tiga program unggulan Polda Sumut yang dapat dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pertama, Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba.
Program ini dirancang untuk menangani persoalan narkoba dari hulu hingga hilir melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif.
Pendekatan tersebut mencakup upaya membangun kesadaran masyarakat, mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum.
Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat desa, RT, dan RW.
Kedua, Kompak atau Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan.
Program ini berfokus pada penindakan terhadap kejahatan jalanan, seperti pembegalan, tawuran, dan aksi premanisme.
Melalui program tersebut, kepolisian berharap lingkungan masyarakat menjadi lebih aman, termasuk bagi wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Sumatera Utara.
Ketiga, Sahata atau Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas.
Program ini mengutamakan pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis untuk membangun kebiasaan berkendara yang tertib.
Program Sahata juga diharapkan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
Bobby dan Sonny berharap kerja sama antara Pemprov Sumut dan Polda Sumut dapat membuat program pemberantasan narkoba, pencegahan kejahatan, serta penertiban lalu lintas berjalan lebih terpadu.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, memperkuat kepercayaan wisatawan, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Dengan keamanan yang terjaga dan dukungan pembangunan infrastruktur, Sumatera Utara diharapkan semakin mampu mengembangkan potensi pariwisata sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.* (ad)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL