MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperkuat kerja sama dalam pemberantasan narkoba melalui langkah konkret dan penyusunan regulasi khusus.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menekan peredaran narkotika, tetapi juga menciptakan keamanan bagi masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan beserta jajaran pejabat utama Polda Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 13 Oktober 2026.Baca Juga:
Dalam pertemuan itu, Bobby menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, pariwisata, dan penanganan masalah sosial.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Sumatera Utara.
"Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata," ujar Bobby Nasution yang didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.
Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan jalur masuk hingga kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran narkotika.
Untuk memperkuat upaya tersebut, ia mengajak Polda Sumut menyusun usulan regulasi khusus yang selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD Sumut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum sekaligus meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.
Menurut Bobby, kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu diwujudkan melalui program yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain pemberantasan narkoba, pengembangan pariwisata juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi potensi wisata alam Sumatera Utara, khususnya kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korups
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan baru dalam penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penyaluran makanan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melantik Taufik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Pelan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bed
PEMERINTAHAN
