Anggota DPRD Sumut Dukung Ekshumasi dan Autopsi Ulang Winda Lorenza, Minta Penyebab Kematian Diperjelas

MEDAN – Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Dukungan itu disampaikan di tengah perbedaan pandangan mengenai kematian Winda.

Menurut keterangan kepolisian, kematian Winda merupakan kasus bunuh diri.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Namun, pihak keluarga mempertanyakan kemungkinan adanya dugaan pembunuhan yang melibatkan mantan suaminya, Imansyah Harefa, yang merupakan anggota Polri.

Berkat menilai ekshumasi atau penggalian kembali makam untuk kepentingan pemeriksaan forensik dapat membantu memperjelas perkara tersebut.

Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan kepastian sehingga tidak muncul dugaan yang berkepanjangan.

"Saya kira, menurut saya pribadi ya, ekshumasi dilakukan ini akan menguntungkan pihak IH ataupun kepolisian. Karena itu akan berbicara apakah yang bersangkutan seperti diduga keluarga, jadi terbuka dan tidak akan ada menduga-duga," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (14/10/2026).

Penasihat hukum keluarga Winda Lorenza, Fernando Zai, menjelaskan bahwa permintaan ekshumasi dan autopsi ulang didasarkan pada sejumlah hal yang dinilai perlu diperjelas.

Salah satunya menyangkut prosedur pelaksanaan ekshumasi pertama.

Menurut Fernando, keluarga tidak memperoleh informasi atau pemberitahuan yang memadai sebelum autopsi dilakukan.

Ia merujuk Pasal 50 ayat 1 dan 2 hukum acara pidana sebagai dasar keberatan pihaknya.

"Penyakit utamanya adalah tidak lepas dari fakta hukum. Ini berdasarkan hukum acara pidana pasal 50 ayat 1 dan 2. Ketika pelaksanaan autopsi itu wajib diberikan informasi kepada keluarga dengan jelas. Tetapi itu tidak dapat diakses oleh keluarga Winda, boro-boro izin, pemberitahuan bahkan tidak ada," katanya.

Fernando mengatakan keberatan terhadap prosedur tersebut membuat keluarga meragukan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Ia menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar hasilnya dapat dipercaya.

"Jadi kami sebagai kuasa hukum, walaupun ada ahli menyampaikan berbagai hal, kami tidak percaya. Bagaimana kita percaya kalau prosesnya saja sudah tidak benar. Menegakkan hukum dilaksanakan dengan benar ya, tetapi proses hukum dilanggar, jadi itu poinnya. Jadi gejala ini dimulai dari situ," ujarnya.

Fernando juga mempertanyakan alasan apabila Polda Sumut tidak bersedia melakukan ekshumasi untuk kepentingan autopsi ulang.

Menurut dia, pihak keluarga memiliki sejumlah dasar untuk mengajukan permintaan tersebut.

"Pertanyaannya, kenapa? Kita sebagai tim kuasa memiliki alasan, selain tubuh dari jasad Winda itu sendiri. Namun prosedur sudah banyak penyelidikan yang terjadi, jadi itu poin penting," ucapnya.

Selain mempermasalahkan prosedur pemeriksaan, pihak kuasa hukum juga menyoroti kondisi fisik jenazah Winda yang menurut mereka menimbulkan pertanyaan.

Fernando mempertanyakan adanya memar pada bagian kening Winda, yang dinilainya perlu dijelaskan kaitannya dengan dugaan luka tembak.

"Ketika ditembakkan atau menembakkan dari sebelah kiri, apa kaitannya kepala bagian depan itu bonyok, pertanyaannya kenapa kening Winda itu bonyok di sebelah kiri. Sementara peluru itu masuk dari samping, jadi kenapa hal itu bisa terjadi, ini yang perlu diterangkan lebih dulu," katanya.

Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari alasan keluarga meminta pemeriksaan ulang.

Namun, dugaan mengenai penyebab dan keterkaitan luka pada tubuh Winda masih memerlukan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik.

Kuasa hukum keluarga Winda lainnya, Ricardo Siringo-ringo, turut mempertanyakan penerapan pasal dan sanksi terhadap Imansyah Harefa.

Ricardo merujuk Pasal 474 ayat (3), yang menurutnya mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dengan ancaman pidana lima tahun.

Ia mempertanyakan dasar penempatan khusus atau patsus selama 30 hari terhadap Imansyah serta alasan pasal yang dimaksud pihaknya tidak diterapkan.

"Dari pasal itu berbunyi, kelalaian yang menimbulkan menyebabkan matinya seseorang dapat menyebabkan pidana 5 tahun. Makanya kami tidak paham apa dasarnya Patsus (penempatan khusus) 30 hari kepada terduga, dan kenapa pasal yang seharusnya ada itu tidak diterapkan," tuturnya.

Permintaan ekshumasi dan autopsi ulang kini menjadi salah satu tuntutan keluarga untuk memperjelas penyebab kematian Winda Lorenza.

Di sisi lain, keberatan dan dugaan yang disampaikan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya masih perlu diuji melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang sesuai ketentuan hukum.* (mi/ad)

Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan

Bawa Kayu Balok saat Beraksi, Terduga Pelaku yang Begal Dua Wanita di Belawan Ditangkap Polisi

232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Polda Sumut Sita 437 Vape Diduga Mengandung Etomidate, Dua Orang Ditangkap di Medan

Bikin Bangga! Pesepak Bola Muda Batu Bara Antar Timnas Putri Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia 2027