Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Disorot, TAUD dan Amnesty Nilai Tidak Berpihak pada Korban
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA – Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah kemenkumham Sumatera Utara Nomor W.2-OT.03.02-25253 tentang Exit Meeting Desk Monev dan Evaluasi Pelaksanaan RKT RB Triwulan III Tahun 2024 oleh Tim Inspektorat V, Lapas Labuhan Ruku ikuti kegiatan tersebut secara virtual, Kamis (01/08/2024)
Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Tata usaha, Suriawan, Kaur Kepegawaian dan keuangan, Denni Pebryanto serta stafnya di ruangan Kasubbag Tata Usaha
Kegiatan diawali oleh pembukaan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkumham Sumut. Dimana dalam hal ini, diharapkan kepada seluruh UPT menyimak dan melaksaakan arahan-arahan yang diberikan oleh Tim Inspektorat Wilayah V. “Saya harapkan kepada seluruh UPT di Kanwil Kemenkumham Sumut untuk mengikuti dan melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah V dan dapat menyelesaikan data dukung triwulan III pada tepat waktu”, Ujar Anak Agung Gde.
Kemudian Tim Inspektorat Wilayah V menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh UPT yang telah dilakukan Monev diantaranya kurangnya pemahaman pegawai tergadap data dukung yang harus dilengkapi dan penempatan personil pokja yang tidak sesuai dengan pemahamannya serta tugas dan fungsi yang terbentur sehingga tidak maksimal memenuhi data dukung RKT RB yang diminta.
(N/014)
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN
BANDUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konprov) Persatuan Wartawan
NASIONAL