OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA -Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis Pas) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Four Points by Sheraton menjadi ajang penting bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku dan seluruh Ka.UPT Pemasyarakatan Se-Semut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku, Alexander Lisman Putra, hadir dalam kegiatan tersebut yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2024.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F. Sianturi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa Rakernis Pas merupakan wadah yang penting untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan tugas.
Rudy mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dengan semangat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif) dan berAKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kreatif). Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang diemban menekankan pentingnya kerja sama yang solid dan berintegritas dalam meningkatkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat.
Implementasi resolusi ini harus dimulai dari diri masing-masing, dengan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kesempatan ini, Rudy menyoroti pentingnya 3 Kunci Pemasyarakatan Maju dan konsep Back to Basics yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya memastikan capaian kinerja yang telah ditetapkan, akuntabel dalam pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.
Para peserta Rakernis Pas diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menggali berbagai inovasi dan solusi kreatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan sinergi yang kuat dan implementasi resolusi yang konsisten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara optimis bahwa kinerja pemasyarakatan akan semakin maju dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
(N/014)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL