JAKARTA -Proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU hampir memasuki tahap akhir. Namun, Polri telah menyusun strategi pengamanan yang matang untuk mengawal jalannya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Langkah ini dipicu oleh pembelajaran dari kericuhan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
“Pengalaman tahun 2019 menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat,” kata Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran yang juga menjabat sebagai Kepala Operasi (Ka Ops) Mantap Brata.
Menyikapi hal ini, Polri telah menyiapkan strategi pengamanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. “Kami juga sudah menyusun rencana pengamanan untuk mengawal, mengamankan jalannya rangkaian sidang yang akan dijalankan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pemilu,” ujar Fadil.
Baca Juga:
Saat ini, prioritas utama Polri masih fokus pada pengamanan saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Titik-titik krusial, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK, akan mendapatkan perhatian khusus dalam pengamanan tersebut.
“Pengamanan titik-titik penting seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi telah menjadi fokus kami. Selain itu, kami juga akan mengamankan rumah-rumah anggota DPR RI yang mungkin menjadi sasaran massa,” jelas Fadil.
Baca Juga:
Diketahui bahwa pengajuan permohonan untuk Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk Pilpres, permohonan dapat diajukan paling lama tiga hari setelah pengumuman hasil perolehan suara dari KPU, sedangkan untuk Pileg paling lama 3×24 jam sejak pengumuman.
Sebelumnya, MK telah menggelar simulasi besar-besaran dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Simulasi tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024.
Dengan strategi pengamanan yang telah disiapkan oleh Polri, diharapkan proses sengketa hasil pemilu dapat berjalan dengan lancar dan damai, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh MK dapat diterima oleh semua pihak dan mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(K/09)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
