BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
SEOUL -Ribuan warga Korea Selatan memadati jalanan ibu kota Seoul pada Sabtu (5/4) untuk menyuarakan dukungan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang secara resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehari sebelumnya.
Meskipun diguyur hujan deras, para pendukung Yoon tetap bertahan di lapangan, meneriakkan slogan-slogan seperti "Pemakzulan tidak sah!" dan "Batalkan pemilu darurat!"
Suasana emosional terlihat jelas, menandai meningkatnya ketegangan politik di negeri ginseng tersebut.
Pemakzulan Yoon Suk Yeol diputuskan secara bulat oleh Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/4/2025).
Putusan tersebut menyusul tindakan kontroversial Yoon pada 3 Desember 2024 lalu, saat ia berusaha memberlakukan status darurat militer untuk merespons ancaman yang disebutnya sebagai gerakan anti-negara.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap sistem pemerintahan sipil dan memicu keputusan untuk menggelar pemilu darurat pada Juni mendatang.
"Keputusan Mahkamah Konstitusi menghancurkan demokrasi bebas negara kita," ujar Yang Joo-young (26), salah satu demonstran yang hadir.
Sementara sebagian warga menyambut keputusan MK dengan pelukan dan tangis haru, kalangan konservatif—termasuk tokoh agama ekstrem dan YouTuber sayap kanan—mengklaim bahwa Korea Selatan sedang berada di ambang menjadi negara komunis.
"Saya merasa Korea Selatan sudah tamat. Negara ini telah berubah menjadi negara sosialis dan komunis," ujar Park Jong-hwan (59), pendukung Yoon.
Peneliti pascadoktoral dari William & Mary Global Research Institute, Minseon Ku, mengatakan bahwa pemerintahan Yoon telah mencerminkan tingkat polarisasi yang ekstrem dalam masyarakat Korea Selatan.
"Kepresidenan Yoon memperlihatkan betapa terbelahnya masyarakat akibat polarisasi politik dan penyebaran informasi keliru," ujarnya.
Dengan pemilu baru yang akan digelar pada Juni 2025, nama Lee Jae-myung, pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, digadang-gadang sebagai kandidat kuat.
Lee dikenal dengan pendekatan damainya terhadap Korea Utara dan kebijakan yang bertolak belakang dengan garis keras Yoon Suk Yeol.
Situasi politik Korea Selatan saat ini disebut-sebut sebagai yang paling tegang dan tak terduga sejak reformasi demokrasi tahun 1987.
(bs/a)
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL