Trump Kembali Naikkan Tarif, Perang Dagang AS-China Memanas Jelang Pemilu

WASHINGTON DC -Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan global setelah secara sepihak menaikkan tarif impor terhadap produk asal China hingga 245 persen.

Kebijakan ini diumumkan di tengah memanasnya kembali perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia yang sebelumnya sempat mereda.

Dalam wawancaranya dengan Fox News, Trump menuding China telah lama "menipu" dan memanfaatkan Amerika Serikat dalam hubungan dagang yang tidak adil.

"Mereka telah memanfaatkan negara kita dalam waktu yang sangat lama, mereka telah menipu kita dengan cara yang luar biasa," ujar Trump dalam wawancara tersebut, Jumat (11/4/2025).

Trump menegaskan bahwa meskipun memiliki hubungan baik dengan Presiden China Xi Jinping, dirinya akan tetap bersikap keras jika China tidak mau membuka jalur negosiasi.

Sebelumnya, Trump memberlakukan tarif 20 persen sejak awal masa jabatannya. Namun, tensi meningkat tajam setelah China membalas tarif tersebut dengan kebijakan serupa, yang kini telah mencapai 125 persen terhadap seluruh produk asal AS.

Ketegangan pun memuncak ketika Trump secara eksklusif mengecualikan produk teknologi seperti smartphone, laptop, dan semikonduktor dari tarif timbal balik.

Pengecualian ini dinilai memberi angin segar bagi perusahaan seperti Apple yang sangat bergantung pada rantai pasok dari China.

Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebut bahwa lebih dari 75 negara tengah melakukan negosiasi ulang tarif perdagangan dengan AS. Namun, China tidak termasuk di dalamnya karena belum membuka pembicaraan baru.

"China sekarang menghadapi tarif hingga 245 persen atas impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan balasannya," tulis pernyataan Gedung Putih, Rabu (9/4).

Kementerian Keuangan China mengecam langkah Trump dan menyebutnya melanggar prinsip perdagangan internasional dan hukum ekonomi dasar.

"Jika Amerika Serikat terus memberlakukan tarif tambahan, China akan mengabaikan semua bentuk negosiasi," tegas pernyataan resmi pemerintah China di Beijing.