Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
AS-Keluarga Kerajaan Belgia menyampaikan kekhawatiran serius atas masa depan pendidikan Putri Elisabeth, pewaris takhta Belgia, menyusul keputusan kontroversial pemerintahan Presiden Donald Trump yang mencabut izin pendaftaran mahasiswa asing di Harvard University.
Putri Elisabeth (23 tahun), yang tengah menempuh studi Magister Kebijakan Publik di universitas prestisius tersebut, kini menghadapi ketidakpastian terkait kelanjutan pendidikannya.
Kebijakan imigrasi terbaru dari Gedung Putih mengharuskan mahasiswa asing untuk pindah dari Harvard atau keluar dari Amerika Serikat – jika tidak, mereka akan dianggap tinggal secara ilegal.
"Kami menunggu situasi menjadi lebih stabil sebelum mengambil keputusan," ujar Xavier Baert, Direktur Komunikasi Kerajaan Belgia.
Lore Vandoorne, juru bicara istana, juga menegaskan bahwa Kerajaan Belgia memantau perkembangan kebijakan ini secara intensif dan belum akan mengambil langkah drastis hingga ada kejelasan.
Putri Kerajaan Hadapi Risiko Akademik
Putri Elisabeth sebelumnya menyelesaikan studi sarjana di Universitas Oxford, Inggris, dalam bidang sejarah dan politik. Ia diterima di Harvard untuk mengikuti program yang dirancang guna membentuk pemimpin global di sektor publik.
Namun, keputusan pemerintah AS pada 22 Mei 2025 menyebutkan bahwa Harvard kehilangan hak untuk menerima mahasiswa internasional baru, dan mahasiswa asing yang sedang belajar saat ini pun terkena dampaknya. Harvard mengecam kebijakan itu sebagai "ilegal dan bermotif politik", menyusul ketegangan antara universitas dan pemerintah terkait reformasi pendidikan tinggi.
Pertarungan Hukum Masih Berlanjut
Presiden Harvard Alan Garber mengungkapkan bahwa universitasnya telah menggugat kebijakan tersebut di pengadilan federal Boston. Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk pembalasan politik yang membahayakan prinsip kebebasan akademik.
"Kami tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman terhadap kebebasan akademik dan integritas global kami," tegas Garber.
Seorang hakim federal telah memblokir sementara keputusan Trump, namun ketidakpastian tetap menyelimuti masa depan ribuan mahasiswa asing di AS. Pemerintahan Trump masih memiliki peluang untuk mengajukan banding, yang membuat konflik hukum ini berpotensi berlangsung panjang.
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL