Pendidikan Putri Elisabeth Belgia Terancam Usai Trump Cabut Lisensi Mahasiswa Asing Harvard

AS-Keluarga Kerajaan Belgia menyampaikan kekhawatiran serius atas masa depan pendidikan Putri Elisabeth, pewaris takhta Belgia, menyusul keputusan kontroversial pemerintahan Presiden Donald Trump yang mencabut izin pendaftaran mahasiswa asing di Harvard University.

Putri Elisabeth (23 tahun), yang tengah menempuh studi Magister Kebijakan Publik di universitas prestisius tersebut, kini menghadapi ketidakpastian terkait kelanjutan pendidikannya.

Kebijakan imigrasi terbaru dari Gedung Putih mengharuskan mahasiswa asing untuk pindah dari Harvard atau keluar dari Amerika Serikat – jika tidak, mereka akan dianggap tinggal secara ilegal.

"Kami menunggu situasi menjadi lebih stabil sebelum mengambil keputusan," ujar Xavier Baert, Direktur Komunikasi Kerajaan Belgia.

Lore Vandoorne, juru bicara istana, juga menegaskan bahwa Kerajaan Belgia memantau perkembangan kebijakan ini secara intensif dan belum akan mengambil langkah drastis hingga ada kejelasan.

Putri Kerajaan Hadapi Risiko Akademik

Putri Elisabeth sebelumnya menyelesaikan studi sarjana di Universitas Oxford, Inggris, dalam bidang sejarah dan politik. Ia diterima di Harvard untuk mengikuti program yang dirancang guna membentuk pemimpin global di sektor publik.

Namun, keputusan pemerintah AS pada 22 Mei 2025 menyebutkan bahwa Harvard kehilangan hak untuk menerima mahasiswa internasional baru, dan mahasiswa asing yang sedang belajar saat ini pun terkena dampaknya. Harvard mengecam kebijakan itu sebagai "ilegal dan bermotif politik", menyusul ketegangan antara universitas dan pemerintah terkait reformasi pendidikan tinggi.

Pertarungan Hukum Masih Berlanjut

Presiden Harvard Alan Garber mengungkapkan bahwa universitasnya telah menggugat kebijakan tersebut di pengadilan federal Boston. Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk pembalasan politik yang membahayakan prinsip kebebasan akademik.

"Kami tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman terhadap kebebasan akademik dan integritas global kami," tegas Garber.

Seorang hakim federal telah memblokir sementara keputusan Trump, namun ketidakpastian tetap menyelimuti masa depan ribuan mahasiswa asing di AS. Pemerintahan Trump masih memiliki peluang untuk mengajukan banding, yang membuat konflik hukum ini berpotensi berlangsung panjang.

Kebijakan ini juga memicu reaksi keras dari berbagai negara, termasuk China, yang menyebut keputusan tersebut sebagai diskriminatif dan merusak hubungan pendidikan global.

Sementara itu, nasib pendidikan Putri Elisabeth kini menjadi sorotan dunia, seiring dengan meningkatnya ketegangan antara dunia akademik dan kebijakan imigrasi pemerintah AS.*

(bs/j006)