9. Gus Dur (Indonesia, 2001)
Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001 dipicu tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun kontroversial, hal ini menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia.
10. Alberto Fujimori (Peru, 2000)
Setelah terbongkarnya skandal korupsi besar, Fujimori dimakzulkan dan kemudian dipenjara atas pelanggaran HAM berat selama masa jabatannya.
11. Carlos Andres Perez (Venezuela, 1993)
Dimakzulkan karena penyalahgunaan dana publik dan dijatuhi hukuman tahanan rumah selama dua tahun.
Pemakzulan dan Demokrasi
Setiap proses pemakzulan menggambarkan dinamika demokrasi di masing-masing negara. Meski tak selalu berjalan tanpa kontroversi, mekanisme ini menunjukkan pentingnya checks and balances serta tanggung jawab kekuasaan eksekutif terhadap hukum dan publik.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
