Purbaya Buka Suara soal Dugaan Mark Up Mobil Pikap Kopdes, Ini Responsnya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk lebih hemat dan efisien dalam penggunaan anggaran negara. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).
Prabowo menekankan pentingnya mengurangi kegiatan yang bersifat seremoni, termasuk perayaan hari ulang tahun Polri, yang selama ini dianggap menghabiskan anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyarankan agar perayaan ulang tahun Polri dilakukan secara sederhana, misalnya dengan mengadakan tumpengan di markas.
“Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak [perayaan] HUT, HUT,” ujar Prabowo dengan tegas.Prabowo juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Polri harus selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan masyarakat. Ia meminta aparat kepolisian untuk menjaga integritas dan tidak mengecewakan kepercayaan rakyat yang telah diberikan. “Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu, atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” tambah Prabowo.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan harapan Presiden agar Polri lebih fokus pada tugas utama mereka dalam menciptakan keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran juga penting untuk menciptakan citra positif Polri sebagai institusi yang transparan dan bertanggung jawab.Apel Kasatwil Polri di Akpol Semarang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Polkam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi Agus Adrianto, Wamenhub Suntana, serta WamenPANRB Purwadi Arianto. Dalam acara tersebut, mereka juga berdiskusi tentang berbagai isu strategis terkait pengelolaan sumber daya Polri, termasuk aspek peningkatan pelayanan dan pengawasan internal.Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI ini mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah untuk memastikan agar negara bisa berjalan dengan efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia berharap semua pihak, termasuk Polri, dapat berperan maksimal dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan penggel
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan serta memastikan dist
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi episentrum baru peradaban modern dunia Isl
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DE
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak meski tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purb
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai media memiliki peran penting dalam mempe
NASIONAL
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak menga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai kliennya menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan korups
NASIONAL