Komisi III DPR RI Bahas Penegakan Hukum dan Isu Kriminalitas di Jambi, Polda Jambi Soroti Penambangan Ilegal

JAMBI – Polda Jambi menjadi tuan rumah dalam kegiatan kunjungan kerja Reses Komisi III DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Aula Siginjai Mapolda Jambi pada Senin (9/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas isu-isu krusial terkait penegakan hukum dan berbagai tantangan kriminalitas yang dihadapi wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan yang dimulai pada pagi hari itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, serta anggota Komisi III lainnya. Hadir pula Kapolda Jambi, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, bersama dengan Kepala BNNP Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jambi, dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jambi.

Rapat kerja ini difokuskan pada pembahasan masalah hukum di Jambi, termasuk isu penambangan ilegal tanpa izin (PETI), masalah narkoba, serta pengrusakan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024 di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Tim Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menekankan pentingnya untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan dari aparat penegak hukum di Jambi, khususnya mengenai kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut.“Tujuan utama dari kunjungan kerja ini adalah untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi dan keluhan aparat penegak hukum di Jambi. Isu anggaran dan intervensi dalam penanganan kasus sangat penting untuk dibahas lebih lanjut di pusat,” ujarnya.Selain itu, reformasi hukum yang akan terjadi pada 2026 juga menjadi pembahasan penting. Fokusnya adalah peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia dan upaya untuk menurunkan tindak pidana narkotika, terutama dengan memberi perhatian khusus pada kasus-kasus yang belum terselesaikan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono, dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa capaian yang berhasil diraih Polda Jambi, termasuk penghargaan di tahun 2024. Namun, ia juga mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi pihak kepolisian, terutama terkait dengan penambangan ilegal (PETI), yang menjadi masalah sosial yang cukup kompleks di wilayah tersebut.”Kami memohon usul, saran, dan petunjuk dari Komisi III untuk menyelesaikan permasalahan PETI di Wilayah Jambi. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penambangan tanpa izin ini. Kami berharap ada solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini,” ujar Kapolda Jambi.Dr. Hinca I.P Pandjaitan, salah satu anggota Komisi III DPR RI, menyarankan agar Kapolda Jambi membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus yang tertunda di wilayah tersebut. Ia juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil agar tercapai keadilan nasional.

“Secara umum, angka kepuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 70%. Namun, kita tidak boleh terlalu bangga dengan angka ini karena masih ada 30% yang merupakan angka yang cukup besar. Kami menyarankan agar Kapolda Jambi membuat tim khusus untuk menangani kasus-kasus yang belum terselesaikan,” ungkapnya.Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi pihak terkait untuk lebih serius menangani tantangan dalam penegakan hukum, baik dalam kasus penambangan ilegal, narkoba, maupun kasus-kasus kriminal lainnya. Dengan adanya masukan dan dukungan dari Komisi III DPR RI, diharapkan penegakan hukum di Jambi dapat semakin baik dan mencapai keadilan yang lebih merata.Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Jambi akan terus bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah yang ada dan memastikan reformasi hukum berjalan dengan baik. (JOHANSIRAIT)