Presiden Emmanuel Macron Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025

PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan secara tegas bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina, sebuah langkah bersejarah yang rencananya diumumkan secara resmi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun media sosial X (@EmmanuelMacron) pada Jumat (25/7/2025), Macron menyebut keputusan ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Prancis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

"Sesuai dengan komitmen historis Prancis untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," tulis Macron.

Fokus Utama: Gencatan Senjata dan Bantuan Kemanusiaan

Macron menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menghentikan perang di Gaza, memastikan gencatan senjata segera, serta memberikan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

"Kita perlu gencatan senjata segera, pembebasan semua penyandera, dan bantuan kemanusiaan besar untuk rakyat Gaza," lanjutnya.

Pembangunan Gaza dan Jaminan Keamanan Kawasan

Dalam pernyataannya, Macron juga menekankan pentingnya pembangunan kembali Gaza, demiliterisasi Hamas, serta pengakuan penuh terhadap negara Israel. Ia menilai, syarat ini penting untuk menjamin keamanan dan stabilitas jangka panjang di kawasan.

"Kita juga harus membangun Negara Palestina yang berkelanjutan, yang menerima demiliterisasinya serta mengakui Israel sepenuhnya," jelas Macron.

Komitmen Prancis untuk Perdamaian Timur Tengah

Macron menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Prancis mendukung perdamaian di Timur Tengah dan menyampaikan tekadnya untuk melanjutkan proses diplomatik bersama para mitra internasional.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama – rakyat Prancis, Israel, Palestina, dan komunitas internasional – untuk membuktikan bahwa perdamaian adalah mungkin," ujar Macron.

Langkah ini diprediksi akan berdampak besar dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah dan menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional untuk mendorong solusi dua negara yang inklusif dan berkelanjutan.*