PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan secara tegas bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina, sebuah langkah bersejarah yang rencananya diumumkan secara resmi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang.
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun media sosial X (@EmmanuelMacron) pada Jumat (25/7/2025), Macron menyebut keputusan ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Prancis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.
"Sesuai dengan komitmen historis Prancis untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," tulis Macron.
Baca Juga:
Fokus Utama: Gencatan Senjata dan Bantuan Kemanusiaan
Macron menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menghentikan perang di Gaza, memastikan gencatan senjata segera, serta memberikan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi warga sipil Palestina yang terdampak konflik.
Baca Juga:
"Kita perlu gencatan senjata segera, pembebasan semua penyandera, dan bantuan kemanusiaan besar untuk rakyat Gaza," lanjutnya.
Pembangunan Gaza dan Jaminan Keamanan Kawasan
Dalam pernyataannya, Macron juga menekankan pentingnya pembangunan kembali Gaza, demiliterisasi Hamas, serta pengakuan penuh terhadap negara Israel. Ia menilai, syarat ini penting untuk menjamin keamanan dan stabilitas jangka panjang di kawasan.
"Kita juga harus membangun Negara Palestina yang berkelanjutan, yang menerima demiliterisasinya serta mengakui Israel sepenuhnya," jelas Macron.
Komitmen Prancis untuk Perdamaian Timur Tengah
Macron menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Prancis mendukung perdamaian di Timur Tengah dan menyampaikan tekadnya untuk melanjutkan proses diplomatik bersama para mitra internasional.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama – rakyat Prancis, Israel, Palestina, dan komunitas internasional – untuk membuktikan bahwa perdamaian adalah mungkin," ujar Macron.
Langkah ini diprediksi akan berdampak besar dalam konstelasi geopolitik Timur Tengah dan menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional untuk mendorong solusi dua negara yang inklusif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 20142019, Prof. Dr. Nila F. Moeloek, menanggapi pernyataan Menteri Keseha
Kesehatan
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizamy Karsayuda, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan
Politik
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyara
Pemerintahan
BOGOR Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hamba
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi mencegah dua petinggi PT Sugar Group Companies (SGC), Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan nasional menuai sorotan dari sejumlah ekonom. Dire
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan negaranya u
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana kerja sama transfer data pribadi lintas negara, khususnya dengan Amerika Serikat,
Ekonomi
BATU BARA Upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Batu B
Pemerintahan
MEDAN Kanit 1 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol Dedi Kurniawan, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ratusan wa
Hukum dan Kriminal