Serangan Rumah Sakit di Thailand, PM Phumtham Desak Dunia Kutuk Kamboja

BANGKOK – Pemerintah Thailand melalui Pelaksana Tugas Perdana Menteri, Phumtham Wechayachai, mengecam keras serangan bersenjata yang dilakukan oleh militer Kamboja ke wilayah perbatasan Thailand.

Dalam pernyataan resminya pada Jumat (25/7/2025), Phumtham menyebut serangan itu sebagai bentuk kejahatan perang serius karena menyasar komunitas sipil dan rumah sakit.

"Tiga belas warga sipil Thailand, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, tewas. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional maupun prinsip-prinsip kemanusiaan," tegas Phumtham di Gedung Pemerintahan, Bangkok.

Baca Juga:

• Kamboja Serukan Gencatan Senjata Tanpa Syarat dengan Thailand di Tengah Konflik Mematikan
• Wamenko Polhukam Pastikan WNI Aman di Tengah Konflik Thailand-Kamboja

Menurut laporan pemerintah Thailand, serangan yang terjadi sejak Kamis (24/7) telah menjangkau wilayah hingga lebih dari 20 kilometer dari garis perbatasan.

Akibatnya, sejumlah rumah, fasilitas umum, serta rumah sakit mengalami kerusakan berat.

Baca Juga:

• Indonesia Siap Memantau Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja yang Kembali Memanas?
• Dari Sejarah Penjajahan hingga Kepentingan Politik: Inilah Penyebab Konflik Thailand-Kamboja

Phumtham menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah mengedepankan solusi damai dan diplomasi dalam menyikapi eskalasi konflik.

Namun, serangan Kamboja dinilai melampaui batas toleransi.

"Kami telah bersabar. Tapi serangan terhadap warga sipil jelas melanggar hukum internasional," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Thailand telah menginformasikan situasi ini kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB, seraya meminta kecaman internasional atas tindakan yang dinilai "tidak manusiawi dan tanpa pandang bulu."

Phumtham menyebut bahwa militer Thailand hanya menargetkan instalasi militer di wilayah Kamboja dalam upaya membela diri, sesuai dengan hukum internasional tentang konflik bersenjata.

Sebanyak 100.000 warga sipil Thailand dilaporkan telah dievakuasi dari zona konflik.

Pemerintah juga menginstruksikan semua maskapai nasional untuk menyediakan penerbangan khusus guna mengevakuasi warga Thailand dari wilayah Kamboja secara aman.

Menteri-menteri terkait dijadwalkan melakukan kunjungan ke provinsi-provinsi terdampak di timur laut Thailand, seperti Buri Ram, Si Sa Ket, Surin, dan Ubon Ratchathani, pada Sabtu (26/7) sebagai bentuk dukungan moral dan untuk memastikan keamanan lokal tetap terjaga.

"Ini bukan konflik antarwarga negara, tetapi bentrokan di perbatasan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara," jelas Phumtham.

Sebagai respons atas meningkatnya ketegangan, Komando Pertahanan Perbatasan Chanthaburi dan Trat secara resmi memperluas status darurat militer ke sejumlah distrik di provinsi Chanthaburi dan Trat yang berbatasan langsung dengan Kamboja.

Daerah yang kini berada dalam status darurat meliputi Kaeng Hang Maew, Khao Khitchakut, Laem Sing, Makham, Muang, Na Yai Am, Tha Mai di Chanthaburi, dan Khao Saming di Trat.

Sementara itu, Komando Angkatan Darat Kedua juga melaporkan bahwa pasukan infanteri Kamboja mencoba menyerang beberapa pangkalan militer Thailand di daerah Chong Bok, Sam Tae, Phu Makhuea, Chong Ta Thao, Prasat Ta Muen, dan Prasat Ta Kwai.*

(cn/a008)