AS - Perdana Menteri India Narendra Modi kembali mencatatkan namanya sebagai pemimpin negara demokratis dengan tingkat persetujuan tertinggi di dunia, berdasarkan survei global terbaru dari Morning Consult, sebuah lembaga riset dan intelijen asal Amerika Serikat.
Dalam survei yang dirilis Sabtu (26/7/2025), Modi meraih approval rating sebesar 75%, menempatkannya di posisi teratas dan meninggalkan jauh para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hanya mengantongi dukungan 44%.
5 Pemimpin Demokratis dengan Persetujuan Tertinggi (Juli 2025):
Narendra Modi (India) – 75%
Lee Jae Myung (Korea Selatan) – 59%
Javier Milei (Argentina) – 57%
Mark Carney (Kanada) – 56%
Anthony Albanese (Australia) – 54%
Survei ini menggunakan rata-rata tujuh hari dari opini publik orang dewasa di berbagai negara selama periode 4–10 Juli 2025, dan dianggap sebagai salah satu barometer politik internasional yang kredibel.
Popularitas Modi Melesat, Trump Melemah
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
