Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Tolak Diperiksa Jaksa, Duduk di Lantai Hanya Pakai Pakaian Dalam?

SEOUL - Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, kembali menolak menjalani pemeriksaan oleh tim jaksa khusus dalam penyidikan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penolakan ini terjadi saat Yoon diminta keluar dari sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul, Sabtu (2/8/2025), untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Yang mengejutkan, Yoon disebut menolak dengan cara berbaring di lantai sel tahanan dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam, menolak mengenakan seragam tahanan.

"Tersangka dengan keras menolak pemeriksaan sambil berbaring di lantai tanpa mengenakan seragam," kata Oh Jung-hee, juru bicara jaksa khusus, dalam konferensi pers, dikutip dari salah satu media luar.

Sikap Yoon ini bukan kali pertama. Dua hari sebelumnya, ia juga batal diperiksa dengan alasan kesehatan yang disebut berisiko menyebabkan kehilangan penglihatan.

Tudingan Pelanggaran HAM

Menanggapi situasi ini, kuasa hukum Yoon, Yu Jeong-hwa, menyebut tindakan jaksa sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyebut kondisi sempit dan suhu tinggi di sel Yoon sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

"Apa yang terjadi adalah penghinaan terhadap martabat Presiden Yoon dan contoh bagaimana negara memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi," ujarnya.

Dihantui Kasus Berat, Terancam Hukuman Mati

Yoon Suk-yeol saat ini tengah diadili atas tuduhan upaya pemberontakan setelah diduga merancang penerapan darurat militer pada Desember 2024 yang gagal dilaksanakan. Ia juga dicopot dari jabatan presiden pada April 2025 oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Yoon dan istrinya, mantan Ibu Negara Kim Keon-hee, juga sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan pengaruh politik dalam pemilu dan dugaan skandal korupsi keluarga.

Penyidikan saat ini dilakukan oleh tim jaksa khusus yang dibentuk oleh Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung.

Yoon: Saya Tidak Bersalah

Yoon terus membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya. Melalui tim hukumnya, ia menyebut seluruh proses hukum ini sebagai perburuan politik bermotif balas dendam oleh lawan-lawan politiknya.*

(kp/j006)