Hamas Tolak Letakkan Senjata Sebelum Palestina Merdeka dan Berdaulat Penuh

GAZA – Kelompok Hamas secara tegas menolak untuk melucuti persenjataan mereka sebelum negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya terbentuk, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Penegasan ini disampaikan untuk membantah klaim yang menyebut Hamas telah bersedia meletakkan senjata dalam proses negosiasi damai.

Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap klaim dari utusan Timur Tengah Presiden AS, Steve Witkoff, yang mengatakan bahwa Hamas telah menyatakan kesiapan untuk menghentikan perlawanan bersenjata.

"Kami tidak dapat melepaskan hak untuk melawan dan melepaskan senjata kami, kecuali negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan Yerusalem sebagai ibu kota telah terwujud," tegas Hamas dalam pernyataan tertulis yang dirilis Minggu (3/8/2025).

Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas yang bertujuan mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera kembali mengalami kebuntuan. Beberapa negara Arab dikabarkan terus menekan Hamas agar melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza. Desakan itu juga didorong oleh pengakuan sejumlah negara Barat terhadap negara Palestina, seperti Prancis dan Kanada.

Sementara itu, Inggris mengisyaratkan akan mengikuti langkah serupa pada September mendatang, jika Israel gagal memenuhi syarat tertentu.

Utusan AS Steve Witkoff mengunjungi Israel pada akhir pekan lalu dan bertemu dengan keluarga sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Witkoff mendapat sambutan haru sekaligus tekanan dari keluarga untuk segera menyelamatkan para sandera.

Hamas sebelumnya merilis video yang menampilkan sandera bernama Evyatar David dalam kondisi lemah dan kurus, memicu kemarahan publik. Keluarganya menuduh Hamas dengan sengaja membuat David kelaparan untuk tujuan propaganda.

Witkoff menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memulangkan semua sandera dan mengakhiri konflik secara menyeluruh, bukan melalui pendekatan parsial.

Data PBB menunjukkan setidaknya 1.373 warga Palestina tewas sejak akhir Mei 2025 saat berusaha mendapatkan makanan di lokasi distribusi bantuan. Mayoritas korban jatuh di sekitar wilayah yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang bekerja sama dengan Israel dan Amerika Serikat.

PBB menyebut krisis tersebut sebagai "bencana buatan manusia", menuding Israel menghalangi masuknya bantuan secara efektif. Namun, Israel membantah tuduhan itu dan menyebut situasi kelaparan di Gaza tidak sesuai kenyataan, seraya menyalahkan Hamas atas kekacauan di sekitar lokasi distribusi.

Konflik bersenjata ini kembali memanas setelah serangan mengejutkan dari Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya. Sebagai balasan, Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 orang.